Page 10 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Laporan Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan desentralisasi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan konsekuensi pada pola

hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan
memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu, sebagai suatu
kesatuan terhadap adanya Desentralisasi Kewenangan, terdapat pula konsekuensi

terhadap hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu adanya
Desentralisasi fiskal, dimana Pemerintah Daerah (Pemda) diberikan kewenangan

untuk mengelola sumber pendanaan (revenue) dan pengelolaan belanjanya
(expenditure).

Sebagai implementasi desentralisasi fiskal, dalam APBN telah dialokasikan dana
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah melalui Transfer ke
Daerah. Selain itu, terdapat Dana Desa yang digunakan dalam rangka membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas
nasional, Pemerintah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagai

bagian dari Transfer ke Daerah dalam APBN. Pengalokasian DAK Fisik merupakan
salah satu manifestasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. DAK

Fisik merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan
kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pada TA 2018,

Pemerintah mengalokasikan DAK Fisik sebesar Rp786,36 miliar meningkat 14,40%
dari DAK Fisik TA 2017 sebesar Rp687,40 miliar untuk pemda di lingkup Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.

Salah satu program prioritas pemerintah (Nawa Cita), cita ketiga yaitu membangun
Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka

negara kesatuan. Sebagai bentuk implementasi pencapaian sasaran tersebut
pemerintah mendukung dengan mengalokasikan Dana Desa yang merupakan dana

yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

1