Page 11 - Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Penguatan penyelenggaraan pembangunan daerah dan desa ini sendiri merupakan
manifestasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada TA
2018, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp264,30 miliar meningkat

1,01% dari Dana Desa TA 2017 sebesar Rp261,66 miliar untuk enam pemda di
lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Untuk memastikan bahwa manfaat dari DAK Fisik dan Dana Desa cepat diterima

manfaatnya oleh masyarakat, maka pemerintah terus melakukan perbaikan dan
penyempurnaan dalam proses penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. Salah satu
perbaikan yang dilakukan adalah dengan mekanisme penyaluran berbasis kinerja

yang memotivasi Pemda melaksanakan kegiatan dan menyerap anggaran lebih
optimal serta lebih baik sehingga dampak dari pemanfaatan dana dapat segera
dirasakan oleh masyarakat.

Mulai tahun 2017 telah dilakukan perubahan mekanisme penyaluran DAK Fisik dan

Dana Desa melalui Ditjen Perbendaharaan. Perubahan-perubahan tersebut
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Prinsip perubahannya adalah bahwa DAK Fisik dan Dana Desa tetap sebagai Dana
Transfer bukan sebagai belanja Pemerintah Pusat, Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan sebagai PPA TKDD dan seluruh Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Ditjen Perbendaharaan sebagai KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan senantiasa berkonsolidasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi

atas kinerja pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan
menggunakan data yang bersumber dari KPPN berdasarkan laporan yang
disampaikan oleh pemerintah daerah. Hal ini diperlukan untuk memastikan

2