Page 17 - e-book Hak Asasi Manusia (HAM)

MODUL 5
Hak Asasi Manusia PENDIDIKAN PANCASILA

DAN KEWARGANEGARAAN

d) Hak memperoleh keadilan, misalnya hak: kepastian hokum, persamaan di
depan hukum.
e) Hak atas kebebasan pribadi, misalnya hak: memeluk agama, keyakinan
politik, memilih status kewarganegaraan, berpendapat dan
menyebarluaskannya, mandirikan parpol, LSM dan organisasi lain, bebas
bergerak dan bertempat tinggal.
f) Hak atas rasa aman, misalnya hak: memperoleh suaka politik,
perlindungan terhadap ancaman ketakutan, melakukan hubungan
komunikasi, perlindungan terhadap penyiksaan, penghilangan dengan
paksa dan penghilangan nyawa.
g) Hak atas kesejahteraan, misalnya hak: milik pribadi dan kolektif,
memperoleh pekerjaan yang layak, mendirikan serikat kerja, bertempat
tinggal yang layak, kehidupan yang layak, dan jaminan sosial.
h) Hak turut serta dalam pemrintahan, misalnya hak: memiliki dan dipilih
dalam pemilu, pertisipasi langsung dan tidak langsung, diangkat dalam
jabatan pemerintah, mengajukan usulan kepada pemerintah.
i) Hak wanita, hak yang sama/tidak ada diskriminasi antara wanita dan pria
dalam bidang politik, pekerjaan, status kewarganegaraan, keluarga
perkawinan.
j) Hak anak, misalnya hak: perlindungan oleh orang tua, keluarga,
masyarakat dan negara, beribadah menurut agamanya, berekspresi,
perlakuan khusus bagi anak cacat, perlindungan dari ekspoitasi ekonomi,
pekerjaan, pelecehan seksual, perdagangan anak, penyalahgunaan
narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
Kelompok yang mengatur mengenai tanggung jawab negara dan kewajiban
asasi manusia yang meliputi:
a) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam
tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk
pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud
semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan
kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai
dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan
ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;
c) Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak-hak asasi manusia;
d) Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak
memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur dengan
undang-undang.
Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori hak asasi manusia
yang berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah hukum
Republik Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara yang
berlaku hanya bagi warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan kebebasan
tersebut ada yang tercantum dalam UUD 1945 dan ada pula yang tercantum

14

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA