Page 23 - e-book Hak Asasi Manusia (HAM)

MODUL 5
Hak Asasi Manusia PENDIDIKAN PANCASILA

DAN KEWARGANEGARAAN

6) Upaya Pemajuan dan Penegakkan serta Penanganan Masalah Hak Asasi
Manusia di Indonesia
a) Pemajuan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia
Semua negara di dunia sepakat menyatakan penghormatan terhadap
nilai-nilai hak asasi manusia yang universal. Akan tetapi, pelaksanaan hak
asasi manusia dapat saja berbeda antara satu negara dengan negara lain.
Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khasyang dimiliki suatu bangsa akan
mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya di
Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa diukur dari kepribadian
Indonesia yang tentu saja berbeda dari bangsa lain. Bangsa Indonesia akan
menyelesaikan permasalahannya dengan cara sendiri. Bangsa lain tidak
dapat memaksakan konsep hak asasi versi negaranya kepada bangsa kita,
sebaliknya bangsa kita pun tidak dapat memaksakan konsep hak asasi
versi bangsa kita kepada bangsa lain.
Salah satu ciri negara hukum adalah adanya jaminan terhadap hak
asasi manusia. Ciri inilah yang membedakan antara negara otoriter dengan
negara demokratis yang menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi
manusia. Sebagai 17 salah satu negara yang mengaku sebagai negara
hukum, Indonesia tentu saja berperan aktif dalam upaya penegakan HAM.
Proses penegakan HAM di Indonesia mengacu kepada ketentuan-
ketentuan hukum internasional yang pada dasarnya memberikan
wewenang luar biasa kepada setiap negara. Berkaitan dengan hal tersebut,
bangsa Indonesia dalam proses penegakan HAM sangat
mempertimbangkan dua hal di bawah ini:
(1) Kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat baik
secara hukum, sosial, politik harus dipertahankan dalam keadaan
apapun sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam piagam PBB.
(2) Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus tetap mengacu kepada
ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM. Kemudian
menyesuaikannya dan memasukkannya ke dalam sistem hukum
nasional serta menempatkannya sedemikian rupa, sehingga merupkan
bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional.
Pemerintah Indonesia dalam proses penegakan HAM ini telah melakukan
langkah-langkah strategis, yakni dengan membentuk produk hukum,
pembentukan lembaga independen yang keberadaannya dilandasi UU atau
peraturan serta lembga-lembaga swadaya masyarakat yang ikut
mengawasi penegakkan HAM itu sendiri. Berikut ini akan dibahas ketiga
hal tersebut.
(1) Pembentukan produk hukum yang mengatur tentang HAM
sebagai Penjabaran UUD 1945
Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai hak asasi
manusia (HAM) dimaksud untuk menjamin kepastian hukum dalam
proses penegakan HAM. Selain itu produk hukum tersebut
memberikan arahan bagi pelaksanaan proses penegakan HAM.
Adapun produk hukum yang dibentuk untuk mengatur masalah HAM
adalah:
(a) Pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 telah ditetapkan satu bab tambahan dalam

20

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA