Page 26 - e-book Hak Asasi Manusia (HAM)

MODUL 5
Hak Asasi Manusia PENDIDIKAN PANCASILA

DAN KEWARGANEGARAAN

dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak
dari kelompok tertentu kepada kelompok yang lain.
(b) Kejahatan kemanusiaan, yaitu satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistemik, yang
diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara
langsung kepada penduduk sipil. Kejahatan kemanusian
berbentuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan,
perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan yang
melanggara hukum internasional dan sebagainya.

Selain itu berbagai lembaga indipenden yang bentuk oleh
pemerintah untuk mengatasi permasalahan khusus di bidang anak,
perempuan atau kasus khusus lainnya seperti 21 Komisi
Perlindungan Anak Indonesia, disingkat KPAI, adalah lembaga
independen Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka
meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.
Keputusan Presiden Nomor 95/M/2004 merupakan dasar hukum
pembentukan lembaga ini; Demikian juga, Komisi Nasional Anti
Kekerasan terhadap Perempuan, Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi dan lain lain.
(3) Terbentuknya Lembaga Swadaya Masyarakat yang menangani
HAM
Selain peraturan perundangan dan lembaga independen yang
pembentukannya melibatkan pemerintah, ada pula lembaga swadaya
masyarakat yang lahir dan berdirinya bersifat bottom up. Lembaga
tersebut antara lain: Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban
Tindak Kekerasan), YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum
Indonesia), PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi
Indonesia), dan Elsam (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat),
BKBH (Biro Konsultasi Bantuan Hukum) Perguruan Tinggi, dan lain-
lain. Untuk lebih mendalami kinerja masing masing, coba Anda cari
informasi berkaitan dengan tugas dan kewenangan dari lembaga-
lembaga tersebut.
(4) Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia
Kasus pelanggaran HAM akan senatiasa terjadi jika tidak
secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus
pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai
unwillingness state atau negara yang tidak mempunyai kemauan
menegakan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara
tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal tersebut
tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara tersebut
lemah dan wibawa negara tersebut jatuh di dalam pergaulan bangsa-
bangsa yang beradab.
Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia tidak
mau disebut sebagai unwillingness state. Indonesia selalu menangani
sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya tanpa
bantuan dari Mahkamah Internasional. Contoh-22 contoh kasus yang

23

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA