Page 242 - PROSIDING KONFERENSI NASIONAL SEJARAH X Budaya Bahari Dan Dinamika Kehidupan Bangsa Dalam Persepektif Sejarah Jakarta, 7 – 10 November 2016 Jilid VII
P. 242

Simpulan


                               Munculnya  Wawasan  Nusantara  sebagai  konsep  pemersatu  bangsa  telah

                        digunakan  sejak  masa  setelah  kemerdekaan.  Hal  itu  diperlukan  untuk


                        mempertebal rasa nasionalisme masyarakat Indonesia yang baru merdeka. Nama

                        nama  raja  besar  digunakan  untuk  menunjukan  adanya  masa  keemasan  yang


                        pernah  dialami  oleh  Indonesia  sehingga  mebuat  rasa  masyarakat  Indonesia

                        semakin bangga.


                               Wawasan Nusantara pada masa Orde Baru mengalami pergeseran makna

                        dengan  adanya  cara  pandang  Indonesia  yang  sama  terhadap  suatu  masalah


                        sehingga Orde Baru menyamakan segala sesuatunya dengan standar pemerintah

                        yang  akhirnya  mematikan  keanekaragaman  masyarakat  Indonesia.Wawasan

                        Nusantara  harus  mampu  menjawab  tantangan  dimasa  kini  yang  penuh  dengan


                        keterbukaan  dengan  tetap  menjaga  persatuan  dan  kesatuan  bangsa.  Wawasan

                        Nusantara harus bersifat dinamis bukan saja berasal dari Majapahit atau Sriwijaya


                        tetapi pada masa kini Wawasan Nusantara harus mampu melihat daerah dengan

                        keanekaragaman yang berwarna dan tetap terjaga kesatuan dan persatuan.


                               Status  Indonesia  sebagai  negara  kepulauan  mendapat  legalitas  formal

                        dengan  lahirnya  UNCLOS  1982.  Sebagai  konsekuensinya,  Indonesian  wajib


                        menyediakan  alur  laut  bagi  pelayaran  maupun  penerbangan    internasional.

                        Penetapan  ALKI  I,  II,  dan  III  adalah  dalam  kerangka  Indonesia  memenuhi


                        kewajiban  itu.  Hanya  dengan  ALKI,  Indonesia  akhirnya  harus  merelakan

                        sebagian wilayahnya untuk kepentingan internasional, satu hal yang sebenarnya

                        sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip negara berdaulat.  Di sisi lain, sistem






                                                              63
   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246   247