Page 156 - Protokol Penyiapan Plasma Konvalesen

yang lain akan membuat surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak 7 (tujuh) hari antara
teguran yang satu dengan lainnya;

(3) Apabila setelah 3 (tiga) kali dibuat surat teguran tidak diindahkan oleh pihak yang melakukan

wanprestasi, maka pihak yang lain berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini secara
sepihak dengan pemberitahuan 1 (satu) minggu sebelumnya kepada pihak yang melakukan

wanprestasi;

(4) Apabila terjadi pemutusan Perjanjian Kerjasama, maka PARA PIHAK saling mengesampingkan
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,
dengan terlebih dahulu PARA PIHAK menyelesaikan kewajibannya;

PASAL 9
KERAHASIAAN

(3) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan
yang berhubungan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini;

(4) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana
dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis
dari pihak lainnya.

Pasal 10

FORCE MAJEURE

(3) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Perjanjian Kerjasama ini oleh
PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang

termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan peraturan pemerintah, wabah penyakit epidemik,
blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan yang sangat tajam dalam bidang

perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada
kewajiban dari PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lainnya dalam bentuk apapun juga;

(4) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka PIHAK yang terkena akibat dari
Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertai bukti-
bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut.

149
PIHAK I PIHAK II