Page 24 - Kelas XI_Sejarah Indonesia_KD 3.5

Untuk pemenuhan ekonomi perang di bidang pertanian Jepang mengeluarkan
kebijakan antara lain:
a) Padi berada langsung di bawah pengawasan pemerintah Jepang. produksi, pungutan dan
penyaluran padi serta menentukan harganya. Dalam kaitan ini Jepang telah membentuk
badan yang diberi nama dibentuk Shokuryo Konri Zimusyo (Kantor Pengelolaan
Pangan) yang menentukan harga padi, pengatur produksi, dan panen
b) Penggilingan padi dilakukan dibawah pengawasan Jepang
c) Hasil panen petani diserahkan sebesar pemerintah Jepang sebesar 40% dan 30 % untuk
persiapan pembelian bibit dan lumbung desa, sisanya 40% untuk petani
Selama pendudukan Tirani Jepang kehidupan petani semakin merosot. Mereka
tidak bisa menikmati hasil jerih payahnya sebagai petani. Karena hasil pertaniannya harus
dijual dengan harga yang sudah ditentukan Jepang sehingga kehidupannya menjadi
semakin menderita.
Dengan diterapkannya kebijakan ekonomi perang itu, ekonomi uang yang pernah
dikembangkan masa pemerintahan Hindia Belanda tidak begitu Javache Bank dilikuidasi
dibentuklah Nanpo Kaihatsu Ginko yang melanjutkan tugas tentara pendudukan Jepang
dalam mengedarkan invansion money yang dicetak di Jepang dalam tujuh denominasi,
mulai dari satu hingga sepuluh gulden.Uang Belanda kemudian digantikan oleh uang
Jepang.
“Dengan berbagai ketentuan pemerintah Jepang tersebut, coba bandingkan dengan
kegiatan monopoli yang dilakukan pada zaman Hindia Belanda! Adakah persamaannya?
Coba lakukan telaah kritis tentang hal itu!”

2. Kehidupan Pendidikan dan Kebudayaan di Indonesia Pada Masa Jepang
Sistem pendidikan Indonesia pada masa pendudukan Jepang berbeda dengan masa
pemerintahan kolonial Hindia-Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, semua kalangan
dapat mengakses pendidikan, sedangkan masa Hindia-Belanda, hanya kalangan atas
(bangsawan) saja yang dapat mengakses. Akan tetapi, sistem pendidikan yang dibangun
oleh Jepang itu memfokuskan pada kebutuhan perang, sehingga pendidikan di Indonesia
sangat merosot.