Page 30 - INVENTARISASI HUTAN

3) Pelaporan Pemancanagan Pal.

Setelah pemancangan pal selesai dilaksanakan,

diadakan pemeriksaan bersama-sama antara pejabat

teritorial (dalam hal ini pejabat Kesatuan
Pemangkuan Hutan) dengan petugas perencanaan

(Seksi Perencanaan Hutan Wilayah), untuk
selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pemancangan

Pal (BAPP) untuk satu Bagian Hutan atau satu
kawasan temu gelang yang telah dipancang

seluruhnya. Selanjutnya dibuatkan BAPP dari Kepala

Departemen Perencanaan SDH Divisi Regional
kepada Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan

Hutan (KKPH) setempat.

Setelah pemancangan pal selesai, hal ini berarti
seluruh kegiatan rekonstruksi batas telah selesai,

sehingga harus dibuatkan Berita Acara Rekontruksi

Batas (BARB), yang ditandatangani oleh pejabat
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan

rekontruksi batas dan pejabat teritorial serta Kepala
Dinas Kehutanan setempat, dan diketahui oleh

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH),

selanjutnya disahkan oleh Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan. Selanjutnya ditindaklanjuti serah terima

Pal batas yang telah terpancang antara Kepala
Departemen Perencanaan SDH dengan Adminis-

tratur/KKPH setempat. Dengan demikian bahwa

seluruh pal-pal yang berada di kawasan hutan (telah
dipancang) merupakan tanggung jawab Pengelola

lapangan/Administratur/ KKPH setempat.

Pusdikbang SDM Perum Perhutani Hal | 17