Page 25 - Sejarah HMI Cabang Kendari

juga sebagai aktivis HMI tentu saja kadang menimbulkan suasana
dilematis. Soalnya, dalam konteks organisasi HMI sebagai
organisasi kritis terhadap kebijakan pemerintah. Sebagai pengurus
HMI yang juga berstatus pegawai negeri, maka bagi pegawai

negeri yang non HMI beranggapan bahwa terdapat benturan
kepentingan organisasi dengan kewajiban untuk mendukung
kebijakan pemerintah. Bagi sebagian kalangan bisa menimbulkan
pertanyaan: apakah seorang pegawai negeri dapat tetap
independen dan kritis terhadap kebijakan pemerintah jika juga aktif
di HMI?
Situasi itu seperti itulah yang dihadapi oleh pengurus HMI
saat itu. Narasi berikut ini akan menggambarkan situasi intimidasi
dan ketegangan di tempatnya bekerja. Kamaruddin yang bekerja di
Dinas Perindustrian. Muawiyah dan Haslinda bekerja di Dinas
Kesehatan.

Kepala Kantor Wilayah Perindustrian Sulawesi Tenggara
merupakan atasan dari Kamaruddin pernah memanggilnya
menghadap ke ruangan. Kepala kantor menginstruksikan agar
pegawai negeri yang aktif di HMI tidak usah untuk diberdayakan.
Atasannya juga memberitahu agar Kamaruddin tidak aktif di HMI.
Menghadapi situasi seperti itu, tentu saja kesulitan bagi
Kamaruddin. Sebagai bawahan yang mendapatkan perintah untuk
tidak memberdayakan seseorang yang aktif di HMI berada dalam

posisi sulit. Jika juga mengikuti perintah tersebut, maka
Kamaruddin mengaku takut jika orang tersebut memiliki hubungan
politik atau sosial tertentu, terutama jika orang yang tidak
diberdayakan memiliki pengaruh di luar organisasi atau kalangan
mahasiswa.
Menghadapi tekanan seperti itu, beberapa waktu kemudian
Kamaruddin menghadap ke atasannya. Ia menjelaskan bahwa ada
kesulitan untuk menjalankan instruksi yang telah diberikan.
Mengetahui bahwa instruksikan yang diberikan itu berat pada

6