Page 59 - Mapom/Vol.5/No.2/2023
P. 59
Namun demikian, masih terdapat
kendala yang dialami oleh produsen
pangan hewani Indonesia yang ingin
melakukan ekspor ke Arab Saudi,
terutama komoditi ikan, unggas,
daging, serta turunan produknya.
Kendala yang dihadapi antara lain
tentang perizinan dan aturan inspeksi
atau audit langsung pada produsen
oleh Saudi Food and Drug Authority
(SFDA) sebagai otoritas pengawas
obat dan makanan Arab Saudi.
BPOM sebagai competent
authority ekspor produk pangan
mengandung hewan ke Arab Saudi
memiliki kewajiban untuk mendorong
percepatan ekspor produk pangan
tersebut. Terlebih Arab Saudi memiliki
standar tersendiri yang cukup tinggi
khususnya terkait keamanan dan
jaminan kualitas pangan.
Sejak tahun 2020, BPOM telah
ditunjuk Kementerian Pertanian,
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
serta Kementerian Perdagangan
sebagai competent authority, yaitu
pihak otoritas Indonesia yang memiliki
kompetensi dalam menjamin kualitas
dan keamanan produk Indonesia
untuk masuk ke pasar Kerajaan Arab
Saudi. BPOM dan SFDA telah menjalin
kerja sama sejak ditandatanganinya delegasi Indonesia melakukan bertemu dengan CEO SFDA, Prof.
memorandum of understanding pada diplomasi kepada Pemerintah Hisham Al Jadhey dan jajarannya di
tahun 2018. Hubungan erat inilah yang Arab Saudi sebagai upaya untuk Riyadh Arab Saudi.
kemudian menumbuhkan kepercayaan mempermudah pasokan pangan Pada kesempatan tersebut, Kepala
SFDA yang lebih terhadap BPOM hewani Indonesia ke Arab Saudi. BPOM menyampaikan kesiapan
sebagai sesama regulator obat dan Delegasi Indonesia yang terdiri dari Indonesia melakukan ekspor ikan ke
makanan. BPOM, Kementerian Pertanian, Arab Saudi melalui operasional 58
Untuk itu pada 4 April 2023 yang Kementerian Kelautan dan Perikanan, unit pengolahan ikan (UPI) yang telah
lalu, Kepala BPOM telah memimpin serta Kementerian Luar Negeri telah disetujui SFDA. Masih terdapat 74
UPI dalam proses review SFDA yang
akan terus didorong agar dapat segera
mendapatkan persetujuan SFDA. Saat
ini 8 UPI sudah siap melakukan ekspor
dan diinspeksi guna mempercepat
proses perizinan, khususnya untuk
Sejak tahun 2020, BPOM telah ditunjuk memenuhi kebutuhan haji dan umrah.
Pertemuan produktif dengan SFDA
Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan telah melahirkan berbagai komitmen
dan Perikanan, serta Kementerian Perdagangan dan kesepakatan penting antara kedua
sebagai competent authority, yaitu pihak otoritas yang akan sangat mendukung
pemasukan ekspor pangan ke Arab
otoritas Indonesia yang memiliki kompetensi Saudi khususnya untuk keperluan
dalam menjamin kualitas dan keamanan produk ibadah haji dan umrah. Salah satunya
Indonesia untuk masuk ke pasar Kerajaan adalah komitmen SFDA untuk segera
melakukan kunjungan dan inspeksi
Arab Saudi. ke beberapa sarana produksi pangan
dan UPI di Indonesia dalam rangka
57
Vol. 5/No. 2/2023