Page 28 - Majalah Beraksi interactive

KINERJA POKJA RB KINERJA POKJA RB

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Whistle Blowing System
AREA PENGUATAN PENGAWASAN Sistem pengendalian internal menurut Peraturan Whistle Blowing System (WBS) adalah mekanisme
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah Proses pelaporan yang diajukan untuk melaporkan adanya
MEMBANGUN PENGUATAN PENGAWASAN yang integral pada tindakan dan kegiatan yang di- perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan
lakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan lain yang berlaku, atau perbuatan menentang etika
DALAM RANGKA REFORMASI BIROKASI DI PPPOMN seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan me- dengan tetap menjaga rahasia dari pelapor. Lapo-
YAKIN BISA madai atas tercapainya tujuan organisasi melalui ke- ran pengaduan dapat disampaikan secara langsung
giatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan maupun tidak langsung kepada Kepala PPPOMN me-
keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan lalui no telepon/ WA 0819 0784 0850 atau melalui ap-
terhadap peraturan perundang-undangan. Secara likasi https://sangintegritas.pom.go.id
PENULIS: ATIEK SUPARDIATI EKA S., S.SI, APT, MKM umum pendekatan Manajemen Risiko dan pengen-
dalian intern mengacu pada konsep yang sama. Den-
ebagai salah satu area perubahan refor- nik. Untuk memudahkan berikut contoh gratifikasi gan diimplementasikan Sistem Manajemen Risiko Penanganan Benturan Kepentingan
masi birokrasi penguatan pengawasan me- yang tidak boleh diterima : terintegrasi pada Badan POM, maka proses Manaje- Benturan kepentingan adalah situasi yang mana
megang peran penting untuk memastikan 1. pemberian layanan kepada masyarakat di luar men Risiko itu sendiri merupakan pelaksanaan atas pegawai memiliki atau patut diduga memiliki ke-
Sbahwa pelaksanan reformasi birokrasi telah penerimaan yang sah; SPIP. pentingan pribadi terhadap suatu penggunaan we-
berjalan sesuasi dengan ketentuan yang ditetapkan. 2. terkait tugas dalam proses penyusunan angga- Salah satu hasil dari adanya sub area ini adalah wenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas
Bagaimana membangun dan meningkatkan perfor- ran diluar penerimaan yang sah; transformasi dashboard SPIP menjadi lebih atraktif suatu keputusan dan / atau tindakannya. Sesuai
mance dari area perubahan penguatan pengawasan 3. terkait pelaksaaan perjalanan dinas diluar yang diharapkan memudahkan bagi yang membuka dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 13 ta-
merupakan kerja bersama juga membutuhkan kerja penerimaan yang sah/ resmi dari instansi; dashboard tersebut melihat secara transparan keg- hun 2017 tentang Pedoman Penangangan Benturan
cerdas dari seluruh pegawai PPPOMN 4. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi iatan sistem pengendalian internal yang dilakukan Kepentingan di Lingkungan Badan POM maka Iden-
Sub area perubahan yang terdapat pada area pen- pegawai di PPPOMN. Stakeholder mengetahui kegiatan SPIP tifikasi terkait benturan kepentingan dapat disebab-
guatan pengawasan dengan poin penting untuk men- 5. dalam proses komunikasi, negosiasi, dan pelak- di PPPOMN, stakeholder dapat berperan aktif mem- kan dari penyalahgunaan wewenang/ kepentingan
jadi perhatian kita bersama dan masih perlu diting- sanaan kegiatan dengan pihak lain terkait den- berikan kritik dan saran, pegawai di menjadi aware pribadi, perangkapan jabatan, adanya hubungan
katkan lagi (walaupun hasil penilaian RB tahun 2022 gan pelaksanaan tugas dan kewenangannya; melaksanakan SPIP. Link Dashboard SPIP PPPOMN afiliasi, gratifkasi dan adanya kelemahan organisa-
yang dilakukan oleh inspektorat pada area pengua- 6. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, se- https://bit.ly/Dashboard_SPIPPPPOMN si. Mekanisme penanganan benturan kepentingan
tan pengawasan di PPPOMN telah mencapai angka lama, dan setelah proses pengadan barang dan dapat dilakukan dengan urutan :
optimum) terkait: jasa; Pengaduan Masyarakat 1. Pelapor menyampaikan laporan kepada atasan
Gratifikasi 7. hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/ PPPOMN telah secara berkesinambungan beru- dan inspektur Badan POM
Gratifikasi adalah semua pemberian yang diterima tamu selama kunjungan dinas; saha untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang 2. Atasan menyimpulkan ada tidaknya benturan
oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. 8. fasilitas yang tidak relevan dengan penugasan diberikan kepada masyarakat, salah satunya me- kepentingan dan potensi dampak tindak lanjut
Gratifikasi memiliki arti yang netral, sehingga ti- yang diterima; lalui pelayanan penanganan pengaduan masyara- serta dapat/tidaknya benturan kepentingan dik-
dak semua gratifikasi merupakan hal yang dilarang. 9. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait den- kat terkait pemberian layanan di PPPOMN melalui endalikan
Menurut penjelasan pasal 128 UU Nomor 20 Tahun gan jabatan dan bertentangan dengan kewa- berbagai media yaitu kotak pengaduan elektronik, 3. Jika dapat dikendalikan, atasan melakukan tin-
2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun jiban / tugas pejabat / pegawai. Email, Call Center, SMS & Whatsapp, dan Unit Lay- dakan pencegahan
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di PPPOMN sendiri telah dilakukan beberapa sosia- anan Pengaduan Konsumen. Media pengaduan ini 4. Jika tidak dapat dikendalikan, atasan melakukan
(UU Tipikor) dinyatakan bahwa Gratifikasi adalah lisasi baik di media sosial atapun media lain untuk telah disosialisasikan di media sosial PPPOMN dan penilaian risiko dan memutuskan ijin kegiatan
Pemberian dalan arti luas yang meliputi pemberian memastikan bahwa pelaksanaan anti gratifikasi ini ditempatkan pada posisi strategis front liner petugas yang mengandung benturan kepentingan ber-
uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh pega- PPPOMN. Dari hasil Survei Pengaduan Konsumen dasarkan hasil risiko
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, per- wai. Salah satu nya adalah adanya logo tolak gratifi- tahun 2022 yang dilakukan dalam rangka menga- 5. Atasan memberikan putusan tindakan pencega-
jalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas kasi pada sertifikat baku pembanding untuk mendu- nalisis laporan pengaduan yang berjumlah "nihil", han penanganan benturan kepentingan yang ti-
lainnya. Gratifiksi baik yang diterima di dalam negeri kung bahwa gratifikasi di PPPOMN dilakukan dengan dapat dinyatakan bahwa tidak pernah mendapat dak dapat dikendalikan
maupun di luar negeri dan yang dilakukan menggu- baik dan benar tindakan yang menyimpang dari petugas pelayanan Dari penjelasan di atas seluruh pegawai diharapkan
nakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektro- di PPPOMN, sehingga tidak pernah ada pengaduan yakin bisa lebih meningkatkan lagi pembangunan
terkait hal ini. Namun tentunya ini tidak menjadi- area penguatan pengawasan dalam rangka pelaksa-
kan seluruh pegawai di PPPOMN lengah dan harus naan Reformasi Birokrasi di PPPOMN.
tetap meningkatkan performa pelayanan yang di-
berikan agar dapat mengurangi pengaduan yang ada
utamanya tetap menjaga agar tidak terjadi pengad-
uan terkait pengawasan/integritas yang dilakukan.

29 30