Page 10 - 140619_Transformasi Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan

itu Badan POM juga memberikan bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan
kapasitas pelaku usaha obat dan makanan, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional
maupun global. Setiap pejabat dan pegawai Badan POM harus memahami tugas dan
fungsinya untuk mencapai visi dan misi Badan POM tersebut.

Badan POM terus melakukan pembaruan termasuk penataan kepemimpinan melalui
pelantikan pejabat struktural untuk memperkuat kinerja pengawasan agar terwujud
obat dan makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing
bangsa. Pejabat yang dilantik merupakan SDM pilihan yang berpotensi untuk dapat
mendukung pencapaian tujuan Badan POM. Promosi dan mutasi pejabat struktural
merupakan bagian dari pembangunan kepemimpinan dalam organisasi. Posisi dan
jabatan baru juga memberikan tantangan untuk mengasah kapasitas kepemimpinan.
Optimalisasi potensi dan kinerja sumber daya kepemimpinan ini menjadi langkah
penting dalam pencapaian tujuan organisasi.

“Badan POM memiliki peran penting dalam pembangunan nasional melalui
perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak aman, terutama bagi
generasi penerus bangsa. Karena itu, setiap pejabat Badan POM harus benar-benar
memahami perannya sebagai pelayan masyarakat,” ungkap Penny K. Lukito. “Semua
yang dilakukan Badan POM ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi
pejabat Badan POM harus cermat dan mampu membedakan serta mengambil
langkah yang tepat dengan professional dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam
pengawasan dan penindakan. Membedakan perkara yang harus ditindaklanjuti
dengan pembinaan dan bimbingan, atau perkara kejahatan yang harus ditindak tegas
dan profesional,” lanjutnya.

Kepala Badan POM menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai
Negeri Sipil (PNS) harus memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun
berdasarkan perjanjian kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan output
dipenuhinya target kinerja. Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat
fungsional yang tidak memenuhi target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi
sampai dengan pemberhentian, demikian bunyi Pasal 56 PP tersebut.

Karena itu, Kepala Badan POM mengajak seluruh jajaran untuk menjadi pemimpin
teladan yang berintegritas serta berani mengambil risiko untuk kebenaran dan
kebaikan bangsa. “Lakukan perubahan untuk membangun sistem menjadi lebih
efisien, efektif, dan memberikan pelayanan publik terbaik, dengan bekerja profesional,
proaktif, inovatif, dan terbuka, sesuai dengan visi dan misi yang terus dibangun di
Badan POM,” pesan Penny K. Lukito. “Jangan menjadi PNS yang pasif. Mari
laksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dengan menjadi PNS bekerja lebih
cerdas, proaktif, dan berinovasi demi kemajuan Indonesia.” tutupnya.