Page 25 - 140619_Transformasi Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan

"Saat ini (Badan POM) masih meminta pendapat dari masyarakat. Pada 18 Juni akan selesai

uji publik," katanya di sela acara pelantikan pejabat struktural Badan POM sekaligus

halalbihalal di Kantor Badan POM Pusat, Jakarta, kemarin.

Dengan adanya regulasi atas peredaran obat dan makanan secara daring, katanya, pemilik

situs jual beli secara daring (market place) harus menyeleksi produk yang akan dijual dalam

kanal mereka. Dalam rancangan aturan Badan POM tentang Peredaran Obat dan Makanan

secara Daring juga disebutkan bahwa peredaran obat secara daring hanya dapat

dilaksanakan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan apotek. Hal itu sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menjelaskan, penjualan obat secara daring yang tidak sesuai ketentuan, berarti melanggar

Undang-Undang (UU) Kesehatan. Dalam draf peraturan Badan POM yang akan diterbitkan

itu, jenis produk yang diatur peredarannya secara daring, antara lain obat, obat tradisional,

obat kuarsi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Peredaran pangan olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) secara daring hanya dapat

dilaksanakan oleh apotek.

Direktur Standardisasi Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan POM

Togi J Hutadjulu menambahkan aturan peredaran obat dan makanan secara daring

mendesak disahkan karena peredaran produk itu secara daring kian marak dan masyarakat

harus dilindungi dari produk yang tidak aman. Peraturan itu diharapkan selesai tahun ini.

"Seharusnya bisa lebih cepat ya," tukasnya.

Di sisi lain, Badan POM juga masih menunggu selesainya pembahasan Rancangan Undang-

Undang (RUU) tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang saat ini masih dibahas di DPR.

RUU itu, kata Penny, merupakan inisiatif DPR dan akan dibahas bersama dengan pemerintah

dalam waktu dekat.