Page 21 - 140619_Transformasi Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan

makanan; serta (4) meningkatkan kelembagaan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)
pengawasan obat dan makanan, tidak hanya di Badan POM tetapi juga lintas sektor dan lintas

kepemerintahan.

“Sesuai dengan visi dan misi Badan POM tersebut, strategi pengawasan semakin diperkuat
terutama dalam penegakan hukum di bidang obat dan makanan sebagai upaya melawan
kejahatan kemanusiaan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari produk yang berisiko

terhadap kesehatan,” jelas Kepala Badan POM. Namun, untuk itu Badan POM juga
memberikan bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha obat dan

makanan, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat memenuhi
ketentuan dan berdaya saing nasional maupun global. Setiap pejabat dan pegawai Badan

POM harus memahami tugas dan fungsinya untuk mencapai visi dan misi Badan POM
tersebut.

Badan POM terus melakukan pembaruan termasuk penataan kepemimpinan melalui
pelantikan pejabat struktural untuk memperkuat kinerja pengawasan agar terwujud obat dan

makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Pejabat yang
dilantik merupakan SDM pilihan yang berpotensi untuk dapat mendukung pencapaian tujuan

Badan POM. Promosi dan mutasi pejabat struktural merupakan bagian dari pembangunan
kepemimpinan dalam organisasi. Posisi dan jabatan baru juga memberikan tantangan untuk

mengasah kapasitas kepemimpinan. Optimalisasi potensi dan kinerja sumber daya
kepemimpinan ini menjadi langkah penting dalam pencapaian tujuan organisasi.

“Badan POM memiliki peran penting dalam pembangunan nasional melalui perlindungan
masyarakat dari obat dan makanan yang tidak aman, terutama bagi generasi penerus bangsa.

Karena itu, setiap pejabat Badan POM harus benar-benar memahami perannya sebagai
pelayan masyarakat,” ungkap Penny K. Lukito. “Semua yang dilakukan Badan POM ditujukan

untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi pejabat Badan POM harus cermat dan mampu
membedakan serta mengambil langkah yang tepat dengan professional dalam melakukan

tugas dan fungsinya dalam pengawasan dan penindakan.

Membedakan perkara yang harus ditindaklanjuti dengan pembinaan dan bimbingan, atau
perkara kejahatan yang harus ditindak tegas dan profesional,” lanjutnya.