Page 19 - 140619_Transformasi Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan

global. Setiap pejabat dan pegawai Badan POM harus memahami tugas dan fungsinya untuk
mencapai visi dan misi Badan POM tersebut.
Badan POM terus melakukan pembaruan termasuk penataan kepemimpinan melalui
pelantikan pejabat struktural untuk memperkuat kinerja pengawasan agar terwujud obat dan
makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa.

Pejabat yang dilantik merupakan SDM pilihan yang berpotensi untuk dapat mendukung
pencapaian tujuan Badan POM. Promosi dan mutasi pejabat struktural merupakan bagian
dari pembangunan kepemimpinan dalam organisasi. Posisi dan jabatan baru juga
memberikan tantangan untuk mengasah kapasitas kepemimpinan. Optimalisasi potensi dan
kinerja sumber daya kepemimpinan ini menjadi langkah penting dalam pencapaian tujuan
organisasi.
“Badan POM memiliki peran penting dalam pembangunan nasional melalui perlindungan
masyarakat dari obat dan makanan yang tidak aman, terutama bagi generasi penerus bangsa.
Karena itu, setiap pejabat Badan POM harus benar-benar memahami perannya sebagai
pelayan masyarakat,” ungkap Penny.
Semua yang dilakukan Badan POM ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi
pejabat Badan POM harus cermat dan mampu membedakan serta mengambil langkah yang
tepat dengan professional dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam pengawasan dan
penindakan. “Kita harus membedakan perkara yang harus ditindaklanjuti dengan pembinaan
dan bimbingan, atau perkara kejahatan yang harus ditindak tegas dan profesional,” ujar
Penny.

Kepala Badan POM menjelaskan, bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil
(PNS) harus memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun berdasarkan perjanjian
kinerja Unit Kerja yang dipimpinnya dengan outputdipenuhinya target kinerja. Pejabat
pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi target
kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian, demikian bunyi
Pasal 56 PP tersebut.

Oleh karena itu, Kepala Badan POM mengajak seluruh jajaran untuk menjadi pemimpin
teladan yang berintegritas serta berani mengambil risiko untuk kebenaran dan kebaikan
bangsa. “Lakukan perubahan untuk membangun sistem menjadi lebih efisien, efektif, dan
memberikan pelayanan publik terbaik, dengan bekerja profesional, proaktif, inovatif, dan
terbuka, sesuai dengan visi dan misi yang terus dibangun di Badan POM,” pesan Penny.

“Jangan menjadi PNS yang pasif. Mari laksanakan arahan Presiden Republik Indonesia
dengan menjadi PNS bekerja lebih cerdas, proaktif, dan berinovasi demi kemajuan
Indonesia,” tutupnya.