Page 16 - 140619_Transformasi Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan
P. 16

pejabat struktural untuk memperkuat kinerja pengawasan agar terwujud obat dan makanan
               aman


               meningkatkan  kesehatan  masyarakat  dan  daya  saing  bangsa.  Pejabat  yang  dilantik
               merupakan SDM pilihan yang berpotensi untuk dapat mendukung pencapaian tujuan Badan

               POM.  Promosi  dan  mutasi  pejabat  struktural  merupakan  bagian  dari  pembangunan
               kepemimpinan dalam organisasi. Posisi dan jabatan baru juga memberikan tantangan untuk

               mengasah  kapasitas  kepemimpinan.  Optimalisasi  potensi  dan  kinerja  sumber  daya
               kepemimpinan            ini        menjadi         langkah          penting         dalam
               pencapaian                                 tujuan                              organisasi.


               “Badan  POM  memiliki  peran  penting  dalam  pembangunan  nasional  melalui  perlindungan

               masyarakat  dari  obat  dan  makanan  yang  tidak  aman,  terutama  bagi  generasi  penerus
               bangsa. Karena  itu,  setiap  pejabat  Badan  POM  hams  benar-benar  memahami  perannva
               sebagai pelayan masyarakat," ungkap Penny K. Lukito. "Semua yang dilakukan Badan POM

               ditujukan untuk kepentingan rakyat lndonesia. Jadi pejabat Badan POM harus cermat dan
               mampu  membedakan serta  mengambil  langkah  yang  tepat  dengan  professional  dalam
               melakukan tugas dan fungsinya dalam pengawasan dan pemndakan. Membedakan perkara

               yang harus ditindak lanjuti dengan pembinaan dan bimbingan, atau perkara kejahatan yang
               harus               ditindak             tegas              dan               profesional,"


               Kepala Badan POM menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah [PP] Nomor
               30 Tahun 2019 nentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil

               [PNS) harus memiliki Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang disusun berdasarkan perjanjian
               kinerja Unit yang dipimpinnya dengan output dipenuhinya target kinerja. Peiabat pimpinan
               tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi target kinerja dapat

               dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian, demikian bunyi Pasal 56 PP
               tersebut.


               Karena itu, Kepala Badan POM mengajak seluruh jajaran untuk menjadi pemimpin teladan
               yang  berintegritas  serta  berani  mengambil  risiko  untuk  kebenaran  dan  kebaikan  bangsa.


               “Lakukan perubahan untuk membangun sistem menjadi lebih efisien, efektif, dan memberikan
               pelayanan publik terbaik, dengan bekerja profesional, proaktif, inovatif, dan terbuka, sesuai

               dengan visi dan misi yang terus dibangun di Badan POM,” pesan Penny K Lukito. jangan
               menjadi  PNS  yang  pasif.  Mari  laksanakan  arahan  Presiden  Republik  Indonesia  dengan
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21