Page 142 - Dukungan Badan POM dalam Penyediaan Obat dan Vaksin
P. 142
Nama Media : harianhaluan.com
Tanggal : 18 Oktober 2020
Halaman/URL : https://harianhaluan.com/news/detail/110458/pemerintah-harus-libatkan-
mui-untuk-cek-kehalalan-vaksin-covid19
Tipe Media : Online
Pemerintah terus melakukan langkah-langkah
persiapan untuk pelaksanaan penyuntikan
vaksin Covid-19 kepada masyarakat. Selain
vaksin Merah Putih yang dikembangkan oleh
periset di Indonesia, pengadaan vaksin juga
dilakukan melalui kerja sama dengan negara
lain. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin
menjelaskan pemerintah telah melibatkan
Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak awal
pandemi ini.
Fatwa MUI banyak menjadi acuan, mulai dari mengenai ibadah salat Jumat, salat
Idulfitri, salat Iduladha, pembayaran zakat yang dapat dipergunakan untuk
penanggulangan pandemi, tata cara beribadah bagi tenaga medis yang menggunakan
baju hazmat, serta pemulasaran jenazah.
“Untuk vaksin, saya sudah minta (MUI) dilibatkan dari mulai perencanaan, pengadaan
vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk
kunjungan ke fasilitas vaksin di RRT (Republik Rakyat Tiongkok). Kemudian juga terus
menyosialisasikan ke masyarakat dalam rangka vaksinasi,” ujarnya.
Wapres menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus
mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas, dalam hal ini MUI.
“Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam
situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama
Indonesia,” tegasnya.
