Page 138 - Dukungan Badan POM dalam Penyediaan Obat dan Vaksin
P. 138

Judul                 : Pemerintah Libatkan MUI Pastikan Kehalalan Vaksin COVID-19

               Nama Media            : beritasumut.com

               Tanggal               : 18 Oktober 2020

               Halaman/URL           : https://beritasumut.com/kesehatan/Pemerintah-Libatkan-MUI-Pastikan-
                                     Kehalalan-Vaksin-COVID-19

               Tipe Media            : Online



                                                            Pemerintah  terus  melakukan  langkah-langkah
                                                            persiapan  untuk  pelaksanaan  penyuntikan
                                                            vaksin  COVID-19  kepada  masyarakat.  Selain
                                                            vaksin  Merah  Putih  yang  dikembangkan  oleh
                                                            periset  di  Indonesia,  pengadaan  vaksin  juga
                                                            dilakukan  melalui  kerja  sama  dengan  negara
                                                            lain.

               Wakil  Presiden  (Wapres)  Ma’ruf  Amin  menjelaskan  pemerintah  telah  melibatkan  Majelis
               Ulama Indonesia (MUI) sejak awal pandemi ini. Fatwa MUI banyak menjadi acuan, mulai dari
               mengenai ibadah salat Jumat, salat Idulfitri, salat Iduladha, pembayaran zakat yang dapat
               dipergunakan untuk penanggulangan pandemi, tata cara beribadah bagi tenaga medis yang
               menggunakan baju hazmat, serta pemulasaran jenazah.

               “Untuk  vaksin,  saya  sudah  minta  (MUI)  dilibatkan  dari  mulai  perencanaan,  pengadaan
               vaksin, kemudian pertimbangan kehalalan vaksin, audit di pabrik vaksin termasuk kunjungan
               ke  fasilitas  vaksin  di  RRT  (Republik  Rakyat  Tiongkok).  Kemudian  juga  terus
               menyosialisasikan       ke     masyarakat       dalam      rangka      vaksinasi,”     ujarnya.

               Wapres menekankan bahwa vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi
               sertifikat  halal  dari  lembaga  yang memiliki  otoritas,  dalam  hal  ini  MUI.  “Tetapi  kalau  tidak
               halal,  namun  tidak  ada  solusi  selain  vaksin  tersebut,  maka  dalam  situasi  darurat  bisa
               digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia,” tegasnya.

               Perusahaan  pembuat  vaksin  Sinopharm  dari Uni  Emirat  Arab  serta Sinovac  dan  CanSino
               dari RRT telah menyampaikan komitmennya untuk memasok vaksin ke Indonesia. Dilansir
               dari laman maritim.go.id, tim inspeksi yang terdiri dari unsur BPOM, Kementerian Kesehatan,
               MUI, dan Bio Farma, Rabu (14/10/2020), bertolak ke Tiongkok untuk melihat kualitas fasilitas
               produksi  dan  kehalalan  vaksin  Sinovac  dan  CanSino.  Sementara  data  untuk  vaksin
               G42/Sinopharm yang diproduksi di Uni Emirat Arab akan diambil dari data uji klinis di negara
               tersebut.

               Direktur  Utama  Bio  Farma  Honesti  Basyir  mengungkapkan  MUI  dilibatkan  dalam  proses
               pengujian data untuk menjamin kehalalan vaksin Sinovac dan CanSino, begitu juga dengan
               vaksin G42/Sinopharm. “MUI-nya Abu Dhabi (Uni Emirat Arab) sudah menyatakan no issue
               dengan kehalalan vaksin G42,” ucapnya.
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143