Page 63 - Kunjungan Kerja Kepala Badan POM ke Instalasi Farmasi Pemerintah_Neat
P. 63
Judul : Jaga Kualitas Vaksin, BPOM Kawal Pendistribusian Vaksin Covid-19
Nama Media : Bisnis.com
Tanggal : 30 Januari 2021
Halaman/URL : https://kabar24.bisnis.com/read/20210129/15/1349745/jaga-
kualitas-vaksin-bpom-kawal-pendistribusian-vaksin-covid-19
Tipe Media : Online
Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) terus melakukan pengawalan di
setiap jalur distribusi, mulai keluar dari
industri farmasi hingga digunakan dalam
pelayanan vaksinasi kepada masyarakat.
Penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik
(CDOB) harus dilakukan di sepanjang jalur
distribusi, terlebih juga karena vaksin ini
bersifat thermolabile, yang membutuhkan
penjagaan rantai dingin yaitu suhu 2-8oC.
Penjagaan suhu penyimpanan dan pengiriman vaksin Covid-19 ditujukan untuk
mencegah terjadinya penurunan mutu vaksin yang mengakibatkan vaksin menjadi
tidak bermanfaat.
"Dalam pengelolaan vaksin, hal yang paling kritikal adalah bangunan dan fasilitas
yang digunakan dalam operasional mengingat vaksin adalah produk rantai dingin
yang harus dipertahankan mutunya pada suhu penyimpanan 2-8oC atau suhu yang
dipersyaratkan.” kata Kepala Badan POM RI Penny K. Lukito, Jumat (29/1/2021).
Penny mendorong mendorong IFP agar konsisten memperhatikan proses
pendistribusian dan pengelola vaksin sesuai cara yang baik (good practices)
maupun SOP, panduan, pedoman yang berlaku serta dapat segera melakukan
tindakan koreksi jika terdapat ketidaksesuaian.
Proses pendistribusian vaksin COVID-19 dilakukan oleh PT Bio Farma ke IFP
Provinsi yang selanjutnya akan didistribusikan ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan
melalui IFP Kabupaten/Kota.
Badan POM secara proaktif memperkuat proses pengawasan distribusi vaksin
melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM kepada IFP di seluruh Indonesia
guna memastikan mutu vaksin tetap terjaga baik hingga digunakan untuk
masyarakat.
Pengawasan dan pemantauan mutu vaksin tersebut dilakukan UPT Badan POM di
sarana industri, distributor, instalasi farmasi provinsi, instalasi farmasi kabupaten,
dan sarana pelayanan kesehatan.
