Page 61 - 3 - MODUL WHOLE OF GOVERNMENT CETAK

Whole of Government 9

a. kepastian hukum;
b. kemanfaatan;

c. ketidakberpihakan;
d. kecermatan;
e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. keterbukaan;
g. kepentingan umum; dan

h. pelayanan yang baik.
Asas-asas umum lainnya di luar AUPB dapat diterapkan
sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang

dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.

H. Dasar Kebijakan Pelayanan Publik
Saat ini, dasar hukum utama praktek penyelenggaraan

pelayanan publik di Indonesia adalah UU No. 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik yang mulai berlaku sejak

tanggal 18 Juli 2009.
Pegawai ASN yang merupakan unsur aparatur Negara
berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik; pelayan

publik; dan perekat dan pemersatu bangsa. Khusus
mengenai tugas dan Peran ASN dalam pelayanan publik

ditegaskan pula dalam UU ASN, sebagaimana telah
dikemukakan dalam paparan di atas.