Page 214 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

RANGKUMAN

Masa pemerintahan orde lama ini pembangunan ekonomi memfokuskan

kepada kebutuhan pangan. Sektor pertanian mendapatkan perhatian lebih. Ide
ini terkenal dengan istilah Kasimo Plan, kebijakan ini sendiri (Pembangunan
Kasimo) adalah rencana tiga tahun pembangunan yang dimulai dari tahun
1948 hingga 1950 yang bertujuan agar swasembada pangan tercapai melalui
peningkatan produksi pangan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pada sub

sektor pangan, perkebunan, dan peternakan. Namun karena konflik politik,
masalah keamanan negara, pergantian kabinet dalam jangka pendek, dan
yang paling utama koordinasi program antara pemerintah pusat ke pemerintah

daerah tidak berjalan lancar, rencana pembangunan ini tidak berajalan dengan
baik.
Adapun kelebihan Demokrasi Liberal adalah sebagai pembuat kebijakan
dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat
antara eksekusif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekusif dan legislatif

berada pada satu patai ataua koalisi partai serta garis tanggung jawab dalam
pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Adanya pengawasan yang
kuat dari parlemen terhadap kabinet sehinnggga kabinet menjadi berhati-hati

dalam menjalankan pemerintahan, dan HAM dipegang teguh dan dijunjung
tinggi oleh negar.
Pada dasarnya, perkembangan kehidupan perekonomian Indonesia
pada masa Demokrasi Terpimpin merupakan lanjutan dari rencana
pembangunan yang telah disusun pada masa Demokrasi Liberal/Demokrasi

Parlementer(Sudirman.395). Contohnya ialah pembentukan Dewan Perancang
Nasional (Depernas) yang di rencanakan pada tahun 1958 yang dibuat undang-
undangnya UU No.80/1958 dan baru dapat terealisasikan pada tanggal 15

Agustus 1959 masa Demokrasi Terpimpin.
Serangkai kebijakan dan usaha dilakukan pemerintahan Ir.Soekarno dan
Ir.Djuanda dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia
pada masa itu. Namun, setiap kebijakan selalu malah memperburuk keadaan
ekonomi Indonesia. Seperti Devaluasi yang dilakukan pada 25 agustus 1959 dan

Sejarah Nasional Indonesia VI 210