Page 212 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 212

Pada masa Demokrasi Terpimpin dan kabinet Karya ia ditunjuk sebagai
            Ketua Dewan Perancang Nasional (Dapernas). Selama ia menjadi ketua Dapernas
            tersebut, ia dan anggotanya yang berjumlah 80 orang yang terdiri atas wakil
            golongan, wakil masyarakat,  dan  daerah, dalam  waktu kurang 1 tahun  dari

            pembentukkannya berhasil membuat suatu “Rancangan Dasar Undang-Undang
            Pembangunan Nasional Sementara Berencana Tahapan Tahun 1961-1969” yang
            lebih dikenal dengan Pembangunan Semesta 8 tahun.   60


                  d. Jenderal A.H Nasution

                    Jenderal  Besar  TNI  (Purn.)  Abdul  Haris  Nasution  (lahir  di  Kotanopan,
            Sumatera Utara, 3 Desember 1918 – meninggal di Jakarta, 6 September 2000
            pada umur 81 tahun). Beliau adalah salah satu tokoh besar, seorang pahlawan

            nasional Indonesia, dan salah satu yang berjasa dalam pengembangan dinas
            ketentaraan Indonesia. Di masa mudanya beliau juga turut berperang (gerilya)
            untuk mempertahakan kemerdekaan.













                                                        Gambar 5.6 A.H Nasution
                                                        Sumber: www.google.co.id/image
                  Pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin yang dipimpin langsung
            oleh  Presiden Soekarno dengan sistem  ekonomi  terpimpin  pula,  pemerintah

            cenderung lebih dekat dengan paham Marxisme. Hal ini kemudian berdampak
            pada kedekatan antara Presiden dengan PKI. Disamping itu konsepsi presiden
            mengenai Nasakom membuat Jenderal A.H Nasution memulai sikap permusuhan
            dengan  Pemerintahan.  Beliau  dikenal  sebagai  salah  satu  perwira  tinggi  Abri

            yang anti dengan komunisme. Pada masa Demokrasi Terpimpin ada 3 kekuataan
            yang  mempengaruhi  Pemerintahan  dan  membuat  konflik  yang  akhirnya  juga
            menganggu perekonomian di Indonesia pada masa itu.
                  Pada  mei 1959 militer  mengeluarkan  larangan  bagi  orang asing  untuk


            60   Poesponegoro dan Notosoesanto.,  Op.Cit. h. 429

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            208
   207   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217