Page 207 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

antara ketetapan Presiden dengan Peraturan Pemerintah dan UU yang
ditetapkan, sehingga membuat keadaan semakin memburuk. seperti yang terjadi
ketika Keputusan Menteri keuangan RI No.1/M 1961 tanggal 6 Januari 1961,
yang menentukan bahwa neraca Bank Indonesia tidak boleh lagi diumumkan.

Sementara itu, keputusan Perdana menteri No.85/PM/1964 tertanggal 4 Mei
1964, Bank Indonesia diizinkan untuk mengadakan penyertaan modal dalam
perusahaan-perusahaan. Dikeluarkannya keputusan tersebut berdampak luas
terhadap masyarakat, misalnya ;

1. Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak dapat lagi menjalankan
fungsinya sebagai pengatur peredaran uang.
2. Neraca Bank Indonesia tidak dapat diketahui oleh rakyat lagi.
3. Neraca Bank Indonesia yang tidak diumumkan itu mendorong usaha-

usaha spekulasi dalam bidang ekonomi dan perdagangan.
49
Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah
karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada
masa ini banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah yang

terkesan hanya buang-buang anggaran saja. Disamping itu gejolak politik luar
negeri seperti politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat
turun berimbas pada lemahnya perekonomian Indonesia. 50

b. Kegagalan Ekonomi Berdasarkan Konflik Dalam Pemerintahan
Setelah Masyumi dan PSI tersingkir dari pemerintahan, Presiden Soekarno
mulai memberi penekanan pada doktrin Nasakom. Komponen Nasakom diambil
dari 3 partai besar yang masih mendukung Presiden Soekarno, yaitu PNI (untuk

Nasionalisme), NU (untuk Agama), dan PKI (untuk Komunisme). Presiden
berharap agar ketiga partai ini bersama-sama berperan dalam pemerintahan
disegala tingkatan. Dalam struktur pemerintahan, PNI dan NU sudah terwakili
dalam Kabinet. Namun tidak demikian dengan PKI yang terhalang oleh penolakan

yang dilakukan oleh TNI-AD yang dipimpin oleh Jenderal Nasution yang anti-
Komunisme. Namun antara pemerintahan dan PKI terjalin hubungan yang baik
sebaliknya Pemerintahan Presiden Soekarno dengan TNI justru memburuk.

49 Ibid, h. 436.
50 Lubis, Op.Cit. h. 12

Sejarah Nasional Indonesia VI 203