Page 205 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 205

ekspor dan perkreditan luar negeri.
                                               41
                    Dalam hal  ini,  kebijakan politk  luar  negeri yang berhubungan  dengan
            perdagangan  dan  perkonomian  serta perkreditan  memiliki  kecenderungan
            pada ajaran Marxisme yang bersandar kepada prinsip realitas yang ada dalam

            masyarakat dan aktivitas politiknya disesuaikan realitas yang ditemukan.  Ini
                                                                                     42
            diperkuat  ketika  Presiden  Soekarno  mencanangkan  Program  Berdikari  pasca
            presiden berselisih dengan AS karena kebijakannya  dianggap terlalu Sosialis,
            dan juga karena begitu banyaknya korupsi. Program Berdikari ini sangat tampak

            berhaluan sosialis ketika meminta bantuan alternartif dari Uni Soviet dan Cina.
                    Disinilah letak sumber pengertian dan latar belakang tindakan-tindakan
            pemerintahan Soekarno selama demokrasi terpimpin itu mengenai perkreditan
            luar negeri  dilandasi  dengan konsep  meng-arrangement dan  readjustment

            dengan negara kreditor yang berlaku secara Internasional. Namun disatu pihak
            masyarakat Indonesia  yang baru  merasakan  kemerdekaan  justru dibebani
            dengan utang luar negeri yang besar. 43
                    Akibat kebijakan kredit luar negeri ini  utang-utang negara semakin

            meningkat, dan sebaliknya ekspor semakin menurun. Utang luar negeri dibayar
            dengan kredit baru atau melalui penangguhan pembayaran. RI tidak mampu lagi
            membayar tagihan-tagihan luar negeri, yang mengakibatkan adanya insolvensi
            internasional.  Negara menyetop  pengimporan  dan  mengacaukan  distribusi,

            produksi  dan  perdagangan  serta menimbulkan kegelisahan  dikalangan
            penduduk. Ditambah ekspor yang menurun karena salah satunya perdagangan
            karet dengan Cina dihargai sangat rendah dengan selisih dengan harga lokal 5-6
            $ sen per lbs dan semuanya diatur oleh Cina. 44

                    Demikianlah  kondisi  perekonomian  Indonesia  pada masa Demokrasi
            Terpimpin.  Kebijakan ekonomi  yang memiliki banyak  pertentangan antara
            peraturan dan UU dengan perintah presiden karena adanya wewenang presiden
            yang besar dalam membuat peraturan setingkat dengan UU, kondisi ini terus

            memburuk hingga tahun 1966.
                                          45

            41   Nino Oktrino,  et.al.  Muatan  Lokal,  Ensiklopedia  Sejarah  dan  Budaya  Sejarah  Nasional  Indonesia,
            (Jakarta: PT Lentera Abadi, 2009). h. 241
            42   Poesponegoro dan Notosoesanto.  Op.Cit. hh. 433-434.
            43   Ibid. h. 434.
            44   Ibid, hh.434-435.
            45   Sudirman. Op.Cit. h. 397.

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            201
   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209   210