Page 202 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 202

Ekonomi  adalah sebuah konsep dan tekad dalam melaksanakan ekonomi
            pasar sebagai koreksi dari pelaksanaan ekonomi terpimpin yang dilakukan oleh
            Soekarno. Tekad ini dapat dilakasanaan namun Dekon ini kurang dapat dukungan
            dari berbagai partai termasuk PKI.

                     Dekon  ini  erat  kaitannya  dengan  Program  Pembangunan  Semesta  8
            tahun.  Dekon ini  dijalankan  sebagai  dasar bagi  pelaksanaan  Pembangunan
            Semesta 8 tahun untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang terjadi dalam
            jangka pendek. Akan tetapi yang terjadi dalam pelaksanaan ekonomi komando

            mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia dan mengagalkan Dekon
            yang  diprakarsai  oleh  Soekarno  pada  tahun  1963.  Bahkan  pada  1961-1962
            harga barang-barang naik 400% dari kebijakan ekonomi komando , disebabkan
                                                                            31
            inflasi  dan  defisit  yang  terjadi  di  Indonesia  ikut  menentukan  pelaksanaan

            Dekon tersebut. Serta tantangan yang datang dari luar negeri seperti banyak-
            banyaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang dikuasai oleh pihak asing
            sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan akhirnya konsep Dekon gagal
            mengiringi ekonomi komando yang dijalankan Soekarno.
                                                                   32


                  c.   Panitia Penampung Operasi keuangan (PPOK).
                    Setelah melakukan devaluasi pada 25 agusutus 1959, timbul berbagai
            masalah-masalah  yang  justru  memperparah  perekonomian  bangsa  seperti

            krisis likuiditas diberbagai sektor, baik itu pemerintah ataupun  pihak swasta.
            Untuk itu di bentuklah Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK) yang di
            bentuk sebelum tanggal 1 Juni 1960.  Panitia Penampung Operasi Keuangan ini
                                                33
            tugas utamanya ialah menyelesaikan masalah krisis likuiditas yang terjadi dan

            juga bertanggung jawab untuk menindak lanjuti dampak-dampak pelaksanaan
            kebijakan moneter. PPOK sebagai wakil pemerintah dalam mengatasi masalah-
            masalah  tersebut melakukan pengetatan terhadap anggaran belanja  negara,
            serta mengawasi  kinerja manajemen dan  administrasi  perusahaan  swasta.

            Hal ini dilakukan dengan tujuan agar aliran dana kredit rupiah dapat mengalir
            secara lancar untuk membiayai usaha yang signifikan bagi kehidupan bangsa
            Indonesia.
                      34
            31   Pasaribu, 2010, Op.Cit. h. 14.
            32   Rudiana, 2012, Op.Cit. hh. 40-41
            33   Poesponegoro dan Notosoesanto.  Op.Cit. h. 430.
            34   Sudirman. Op.Cit. h. 396.

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            198
   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206   207