Page 201 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

program masa Demokrasi Parlementer. Salah satunya dengan pembentukan
Dewan Perancang Nasional (Depernas). Depernas ini disahkan pada tanggal 15
Agustus 1959 yang sebelumnya telah dirancang pada Januari 1958 dengan UU
No.80/1958. Ketuanya ialah Mr. Muh. Yamin dengan 80 orang wakil golongan

masyarakat dan daerah.
Tugas dari badan ini ialah untuk Mempersiapkan RUU Pembangunan
Nasional Indonesia, serta mengawasi dan menilai penyelenggaraan proses
pembangunan tersebut, ini sesuai dengan UU No.80/1958 di dalam pasal 2
28
dan pasal 3. Setelah Terbentuknya Dewan Perancang Nasional pada 15 Agustus
1959 yang diketuai oleh Mr. Muhammad Yamin tersebut berhasil menyusun
suatu “Rancangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Sementara
Berencana Tahapan Tahun 1961-1969” pada tanggal 26 Juli 1960 dan disahkan

oleh MPRS dengan TAP No.2 MPRS/1960. Program ini lebih dikenal dengan
“Pembangunan Semesta 8 tahun”. 29

b. Pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon)

Setelah pembentukan Depernas beberapa
usaha-usaha dilakukan pemerintah untuk mengatasi
kesulitan ekonomi yang dihadapi Indonesia yaitu reminder
dengan melakukan devaluasi terhadap mata uang Pembentukan
Deklarasi Ekonomi
rupiah pada tanggal 25 agustus 1959. Bentuk nyatanya atau DEKON diadakan
ialah pemerintahan Soekarno melakukan penurunan untuk mencapai tahap
mata uang seperti uang pecahan kertas Rp.500,00 ekonomi sosialis
Indonesia dengan cara
menjadi Rp.50,00, Rp.1000,00 menjadi Rp.100,00 terpimpin.

dan deposito-deposito bank yang besar jumlahnya
dibekukan. 30
Untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin,
Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yang menopang dari Devaluasi mata

uang rupiah dengan pembentukan Deklarasi Ekonomi (Dekon) yang disampaikan
Soekarno pada Tahun 1963. Ini adalah kelanjutan dari rancangan ekonomi
komando yang telah dirancang oleh Soekarno pada tahun 1957. Deklarasi

28 Ibid, h. 396
29 Poesponegoro dan Notosoesanto. Op.Cit. h. 429
30 Rudiana, 2012, Op.Cit. hh. 40-41

Sejarah Nasional Indonesia VI 197