Page 197 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

inflasi yang sudah mulai terasa meningkat tajam pada tahun1956 yang akhirnya
mengakibatkan runtuhnya periode Demokrasi Liberal tersebut.
20
Untuk merencanakan pembangunan ekonomi di bawah kabinet karya pada
tahun 1958 dibuat undang-undang mengenai pembentukkan dewan perancang

nasional yaitu UU No 80 tahun 1958 pasal 2, undang-undang ini ditugaskan
dewan perancang nasional yang isinya yaitu :
1. Pasal 2, mempersiapkan rancanan undang-undang pembangunan
nasional yang berencana

2. Pasal 3, menilai penyelenggara pembangunan yang menjadikan adanya
usaha-usaha perubahan dalam demokrasi terpimpin. 21

7 Usaha- Memperbaiki Perekonomian
Masa Demokrasi Terpimpin.

Dengan adanya sistem-sistem yang telah diterapkan Indonesia diharapkan
dapat bermuara pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik

dan ekonomi. Akan tetapi nyatanya kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil
pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan Indonesia.
Adapun hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ekonomi Indonesia pada
masa demokrasi terpimpin yaitu :

a. Penurunan nilai uang.
Nilai devisa memang bertambah sesudah sistem BE diberlakukan,
jumlahnya terbanyak sejak tahun 1951 akan tetapi Hatta bergantung
pada hubungan antara ekspor dan impor. Menurut Hatta, BE merupakan

devaluasi terselubung dalam keadaan biasa dengan devaluasi
keuntungan berlipat tetapi dengan harganya naik keuntungan itu
lenyap, dan Hatta mengulangi kembali anjurannya setahun sebelumnya
kepada Menteri Perekonomian untuk memperbanyak perusahaan

niaga kepunyaan pemerintah seperti CTC (Central Trending Company)
dan yayasan koperasi dahulu. Dengan organisasi ini menurut Hatta
pemerintah akan memperoleh dolar sedangkan jika organisasi swasta

20 Rudiana, Op.Cit. h. 26
21 Nugroho Notosusanto dan Marwah Djoened Poesponegoro, Sejarah Nasional Indonesia VI, (Jakarta:
Balai Pustaka, 2011). h. 429

Sejarah Nasional Indonesia VI 193