Page 193 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 193

Akan  tetapi  selain  mempunyai  kelebihan  demokrasi  terpimpin  juga
            mempunyai kelemahan, kedudukan badan   eksekusif   atau kabinet sangat
            tergantung pada mayoritas dukungan parlemen. Sehingga sewaktu-waktu  kabinet

            dapat  dijatuhkan    oleh  parlemen,  kelangsungan  kedudukan  badan  eksekutif
            atau kabinet tidak bisa ditentukan dan berakhir sesuai dengan masa jabatanya
            sebab sewaktu-waktu kabinet dapat bubar dan kabinet dapat mengendalikan
            parlemen, hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen

            dan berasal dari mayoritas karena pengaruh mereka yang besar di parlemen dan
            di partai dan anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Parlemen menjadi
            tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif setra adanya multi partai yang
            mengakibatkan aspirasi yang belum tersalurkan seluruhnya  dengan baik dan

            kebebasan menegeluarkan pendapat yang terlalu bebas sehingga  tidak adanya
            pertanggung jawaban.  16


                    5        Kegagalan Perekonomian masa

                             Demokrasi Liberal


                  Suasana politik, ekonomi, dan stabilitas negara yang kurang baik kemudian
            menimbulkan  ketidakpercayaan  terhadap  sistem  politik  yang  ada  di  negara

            Indonesia.  Demokrasi parlementer  dianggap telah mengalami kegagalan,
            hal  ini  kemudian  memicu Soekarno mengambil  keputusan  yang membawa
            Indonesia beralih pada sistem demokrasi terpimpin. Adapun yang menyebabkan
            kegagalannya sistem parlementer tersebut adalah :

                  1.  Dominannya politik aliran, yang artinya berbagai golongan politik dan
                      partai politik sangat mementingkan kelompok atau alirannya sendiri
                      daripada mengutamakan kepentingan bangsa.
                  2.  Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah.

                  3.  Kegagalan  Konstituante  dalam  merumuskan  undang-undang  dasar
                      baru pengganti UUDS 1950.
                  4.  Instabilitas negara karena terlalu sering terjadi penggantian kabinet,
                      hal ini menjadikan pemerintah tidak berjalan secara efisien. Sehingga

                      perekonomian  Indonesia  sering  jatuh  dan  terkena  dampak  inflasi

            16   Sudirman, Op.Cit. h. 382

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            189
   188   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198