Page 196 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Menurut pengamatan Soekarno, Demokrasi Liberal tidak semakin
mendorong Indonesia mendekati tujuan Revolusi yang dicita-citakan berupa
masyarakat adil dan makmur. Sehingga pada gilirannya pembangunan ekonomi
sulit mengalami kemajuan. Setiap pihak-pihak pegawai negeri ,parpol, maupun

militer saling berebut keuntungan dengan mengorbankan yang lain.
Demokrasi Terpimpin dilahirkan karena keinsyafan, kesadaran, dan
keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktik Demokrasi
Parlementer atau Liberal yang melahirkan perpecahan dalam masyarakat baik

dalam kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi. Ungkapan
presiden Soekarno dikutip ketika memberikan amanat kepada konstituante
pada tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok Demokrasi Terpimpin yang
isinya antara lain :

1. Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator.
2. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian
dan dasar hidup bangsa Indonesia.
3. Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi di segala soal kenegaraan dan

kemasyarakatan yang meliputi bidang politik,ekonomi dan sosial.
4. Inti daripada pimpinan dalam Demokrasi Terpimpin adalah
permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebikjaksanaaan.
5. Oposisi dalam arti melahirkan pendapat yang sejati dan yang

membangun diharuskan dalam Demokrasi Terpimpin.
Pada dasarnya perkembangan kehidupan perekonomian Indonesia pada
masa Demokrasi Terpimpin merupakan pengembangan dari rencana-rencana
pembangunan yang telah disususun pada masa Demokrasi Parlementer. Prinsip

kehidupan ekonomi Indonesia di masa Demokrasi Terpimpin adalah pemerintah
melakukan konsep ekonomi terpimpin dengan tujuan mewujudkan masyarakat
sosialis Indonesia.
Demokrasi Terpimpin ditandai pula oleh dikeluarkannya Dekrit Presiden

1959 mengenai kembalinya RI kepada UUD 1945. Pada masa Demokrasi
Terpimpin, kepemimpinan negara berada ditangan presiden dengan dukungan
ABRI dan partai. Bagi pemerintah saat itu yang penting ialah bahwa fungsi
pengawasan parlemen terhadap jumlah sirkulasi uang harus dihapus sehingga

pemerintah dapat mencetak uang tanpa pengawasan dan tanpa batas. Laju

Sejarah Nasional Indonesia VI 192