Page 195 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 195

tidak bisa ditangani.
                  10. Kesejahteraan rakyat terbengkalai karena pemerintah hanya terfokus
                      pada bidang politik bukan pada ekonomi. 19



                    6        Keadaan Ekonomi Masa Demokrasi
                             Terpimpin (1959-1965)


                  Pada masa orde lama, setelah Demokrasi Liberal dianggap gagal dalam

            mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada
            awal kemerdekaan, maka sistem pemerintahan Indonesia beralih pada sistem
            Demokrasi Terpimpin. Demokrasi Terpimpin juga disebut demokrasi terkelola,
            istilah ini adalah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan

            otoraksi.
                  Konsepsi  mengenai  Demokrasi  Terpimpin  di  bidang  politik  selanjutnya
            melahirkan turunannya di bidang ekonomi. Pada sistem ini hakikatnya bahwa
            negara harus berperan untuk  “memimpin”  ekonomi nasional  dibentuknya

            melalui jalur-jalur pengaturan dan komando yang tegas terhadap sektor-sektor
            ekonomi  utama. Dan  semuanya itu  didasarkan  pada  satu  rencana  nasional
            yang komprehensif. Konsepsi ini merupakan reaksi terhadap pengalaman yang
            meninggalkan kesan ketidakberdayaan negara dalam mengendalikan ekonomi

            nasional pada masa sebelumnya.
                  Demokrasi  Terpimpin  berjalan  pada  tahun  1959-1966. Dalam  sistem
            demokrasi ini seluruh keputusan seluruh keputusan  serta pemikiran berpusat
            pada pemimpin negara yang pada waktu itu dipegang oleh presiden Soekarno.

            Konsep sistem Demokrasi Terpimpin  pertama kali  diumumkan oleh presiden
            dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. Adapun
            ciri-ciri Demokrasi Terpimpin sebagai berikut :
                  1.  Dominasi  kekuatan  politik  ditangan  presiden.  Presiden  Soekarno

                      berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
                  2.  Terbatasnya kebebasan partai politik.
                  3.  Meluasnya peran militer sebagai unsur politik (dwifungsi ABRI).
                  4.  Berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia.


            19   Sudirman, Op.Cit. h. 384

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            191
   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200