Page 191 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

3) Nasionalisasi beberapa perusahaan
Ada beberapa perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan, salah
satunya adalah nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia yang
dikukuhkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2/1946 tanggal 5 juli

1946. Bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi.
Undang-Undang No. 24/1951 diperkuat dengan adanya Undang-Undang No.
11/1953 dan Lembaran Negara No. 40 yang menerangkan bahwa jabatan
presiden Bank Indonesia menjadi Gubernur Bank Indonesia. Selain pengalihan

De Javasche Bank, pemerintah juga mengambil alih perusahaan-perushaaan
seperti kereta api, gas, listrik, dan sejumla perusahaan utilitas publik lainnya.
Dalam Nasionalisasi gelombang kedua yaitu tahun 1958, Pemerintah
Indonesia mengambil alih perusahaan penerbangan KLM, perusahaan pelayaran

KPM, perkebunan, industri, perusahaan dagang Belanda yang dikenal dengan
The Big Five dan bank bank Belanda.
4) Gunting Sjafruddin
Menteri keuangan pada tahun 1949 yaitu reminder

Sjafrudin Prawiranegara membuat kebijakan Pada tahun 1949,
Menteri Keuangan
Guntung Sjafrudin atau Sanerring yang bertujuan Sjafrudin Prawiranegara
untuk menghapus inflasi. Rakyat diwajibkan membuat kebijakan
menggunakan uang pecahan yang bernilai Rp. Gunting Sjafrudin
atau Sanerring yang
2,50,00 dan dipotong menjadi dua potong bertujuan untuk
dan memberlakukan setengahnya sebagai alat menghapus inflasi
dengan memotong uang
pembayaran yang sah, tetapi nilainya hanya menjadi dua, dimana
setengah dan sisi lainnya harus diserahkan kepada satu bagian menjadi

pemerintah untuk diganti oleh obligasi negara yaitu nominal berlaku, dan
bagian lainnya digunakan
tanda hutang negara. 14 untuk membeli obligasi.
5) Sistem Ekonomi Ali-Baba
Sistem ekonomi ini menggambarkan Ali sebagai pengusaha penduduk

asli Indonesia, Baba sebagai pengusaha luar. Sistem ini digagas oleh Mr. Iskak
Cokrohadisuryo. Sistem ini bertujuan agar pengusaha asing (terutama Cina)
diwajibkan memberikan latihan-latihan dalam membangun ekonomi mikro
kepada pengusaha penduduk asli. Pemerintah memberikan lisensi untuk usaha

swasta nasional.
14 Sudirman, Op.Cit. h. 378
Sejarah Nasional Indonesia VI 187