Page 186 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

Sama Keamanan. Kerja sama yang dibuat oleh kabinet ini dinilai tidak konsekuen
dalam mendengungkan konsep politik bebas-aktif yang menjadi salah satu
fondasi kebijakannya. 8

b. Kabinet Burhanuddin Harahap
Usaha Pemerintah untuk memperbaiki perekonomian berlanjut pada
masa kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini membuat kebijakan yang
bertujuan membangun kemajuan masyarakat desa, salah satunya dengan cara

mengganti I.G.O (Inlandsche Gemeente Ordonantie) dan I.G.O.B (Inlandsche
gemeente Ordonantie Buitengewesten) dengan Undang-undang Pokok baru. Hal
ini kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjoyo I,
Kementerian Dalam Negeri merundingkan perubahan I.G.O dan I.G.O.B menjadi

Undang-Undang Pokok baru dalam sebuah konferensi para gubernur pada bulan
Januari 1955.
Masa inflasi merupakan masalah yang menjadi bahasan program kerja
utama dalam kabinet Burhanuddin Harahap. Inflasi menimbulkan tidak adilnya

pembagian pendapatan dalam bisnis dimana hanya orang tertentu saja yang
mendapatkan keuntungan. Pada sektor perdagangan terjadi penimbunan
barang-barang dan naiknya biaya-biaya kehidupan dan biaya produksi, turunnya
pendapatan dibidang ekspor yang sangat diperlukan mengingat kebutuhan

impor barang-barang konsumsi dan barang-barang modal untuk pembangunan
karena perusahaan-perusahaan ekspor tidak dapat bersaing lagi dengan dengan
luar negeri.
Perdana Menteri Burhanuddin Harahap pemimpin kabinet Burhanuddin

Harahap mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikan dua aspek yang
diduga menyebabkan inflasi yaitu aspek kebijaksanaan keuangan negara dan
aspek ekonomi moneter. Langkah awal yang dilakukannya adalah mengadakan
penyelidikan tentang keadaan anggaran belanja tahun 1955. Kabinet Ali

Sastroamidjoyo menyatakan bahwa anggaran belanja sebesar Rp. 2,5 Milyar,
akan tetapi pada kenyataan sebenarnya anggaran mencapai Rp.3,5 Milyar.
Pemerintah dapat menekan defisit tahun 1955 menjadi Rp.3 Milyar karena
adanya tambahan dari penerimaan T.P.I berdasarkan peraturan-peraturan baru

8 M.C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern, (Yogyakarta: UGM Press, 2005). hh. 366-367

Sejarah Nasional Indonesia VI 182