Page 183 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 183

2       sistem Ekonomi Masa


                             pemerintahan demokrasi
                             liberal (parlementer)


                  Pada masa pemerintahan  demokrasi liberal atau yang dikenal dengan
            demokrasi  parlementer  sistem  politik  Indonesia  tidak  stabil.  Pemerintah
            Indonesia seringkali tidak menemukan jalan keluar dalam setiap masalah dari

            segi politik ataupun ekonomi. Sehingga sering terjadi pergantian kabinet dengan
            waktu yang relatif sangat singkat. Kabinet-kabinet yang memimpin Indonesia
            hanya bertahan rata-rata 10 bulan 10 hari.   Pelaksanaan ekonomi yang dirancang
                                                    2
            untuk jangka panjang tidak pernah terlaksana dengan baik dan tuntas. Berikut
            kita tinjau kembali program kerja dalam bidang ekonomi yang dibuat oleh setiap
            kabinet yang memimpin pada masa demokrasi liberal, yaitu:
                  a.   Kabinet Natsir
                     Kabinet  Natsir  adalah  kabinet  koalisi  yang  dilantik  tanggal  7

                     september  1950  dan  berakhir  pada  tanggal  21  Maret  1951  dengan
                     Mohammad Natsir yang berasal dari partai Masyumi sebagai perdana
                     menterinya.  Program kerja dalam  bidang  ekonomi  dari  kabinet ini

                     adalah  memperkokoh  kesatuan  ekonomi  rakyat sebagai  dasar bagi
                     pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat.  3


                  b.  Kabinet Soekiman
                     Kabinet  ini  adalah  kabinet  koalisi  antara  partai Masyumi dan PNI.

                     Program  kerjanya dalam bidang  ekonomi  adalah membuat dan
                     melaksanakan rencana kemakmuran nasional  dalam jangka pendek
                     untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonomi rakyat dan mempercepat

                     usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan.
                                                                            4

                  c.   Kabinet Wilopo
                     Wilopo adalah salah satu tokoh PNI, yang kemudian ditunjuk sebagai


            2   Ibid, hal 84.
            3   Adi Sudirman, Sejarah Lengkap Indonesia, (Yogyakarta: Diva Press, 2014). h. 372
            4   Ibid, h. 373

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            179
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188