Page 182 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

1 Keadaan Ekonomi Indonesia Masa

Demokrasi Liberal (1950-1959)

Kita sudah mempelajari politik demokrasi
parlementer dan demokrasi terpimpin di bab
reminder sebelumnya. Pada bab ini kita akan membahas
Sebelum tahun 1950, perjalanan sistem ekonomi pada masa demokrasi
pembangunan ekonomi
memfokuskan kepada perlementer dan demokrasi terpimpin. Setelah
kebutuhan pangan, berakhirnya Konferensi Meja Bundar (KMB) maka
sektor pertanian berakhir pula konflik Belanda dengan Indonesia.
mendapatkan perhatian Selain itu, Indonesia juga mendapatkan pengakuan
lebih
resmi di dunia internasional sebagai negara
kedaulatan. Namun dibalik itu Indonesia memiliki
tantangan baru yang tak kalah rumitnya. Tantangannya yaitu bagaimana cara
mengatur dan menjalankan negara yang baru saja merdeka agar rakyatnya

sejahtera. Selain itu, Indonesia mendapatkan beban hutang luar negeri yang
tinggi sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan KMB. Butir-butir penting dari
ketentuan itu adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan Belanda bebas beroperasi dan mentransfer semua laba

yang didapat seperti sebelum terjadinya peperangan.
2. Indonesia menanggung pembayaran utang pemerintah Hindia-Belanda
(dalam negeri dan luar negeri) sebesar USD 1,13 milyar.
3. Indonesia harus berkonsultasi kepada Belanda bahkan Indonesia harus

meminta persetujuan pemerintah Belanda dalam kebijakan tertentu.
4. Indonesia menanggung biaya 17.000 karyawan eks Belanda dan
menampung 26.000 tentara eks KNIL. 1

1 Estri A Budihabsari, Ekonomi Dalam Lintasan Sejarah, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016). h. 87.

Sejarah Nasional Indonesia VI 178