Page 189 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 189
Musyawarah Nasional (Munas) untuk menghadapi
pergolakan daerah. Munas di gelar pada tanggal
reminder 14 September 1957 dan pada hari itu membahas
Pada bulan Desember pembangunan nasional dan daerah, pembangunan
1957 pemerintah
mengadakan angkatan perang serta pembagian wilayah Republik
Musyawarah Nasional Indonesia.
Pembangunan (Munap) Sebagai upaya mewujudkan keputusan
yang bertujuan tersebut, pada bulan Desember 1957 pemerintah
untuk merencanakan
pembangunan daerah mengadakan Musyawarah Nasional Pembangunan
(Munap) yang bertujuan untuk merencanakan
pembangunan daerah. Namun upaya tersebut belum dapat direalisasikan
karena muncul peristiwa-peristiwa yang mengancam persatuan nasional seperti
percobaan pembunuhan Presiden Soekarno tanggal 30 November 1957 yang
kemudian dikenal sebaggai peristiwa Cikini. 11
4 Kebijakan-kebijakan Pemerintah
dalam Bidang Ekonomi Masa
Demokrasi Liberal (Parlementer)
Selama masa demokrasi liberal Indonesia memiliki banyak tantangan
dalam bidang ekonomi, faktor-faktor yang menjadi penyebab tersendatnya
perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut :
1. Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan sesuai
dengan keputusan dalam KMB.
2. Defisit yang harus ditanggung Indonesia sebesar 5,1 Milyar.
3. Hasil bumi dalam sektor pertanian dan perkebunan merupakan satu-
satunya komoditas ekspor yang diandalkan Indonesia sehingga tutun-
naiknya permintaannya sangat berpengaruh bagi perekonomian
Indonesia.
4. Politik keuangan pemerintah Indonesia merupakan warisan Belanda.
5. Pemerintah Indonesia tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk
mengubah sistem ekonomi yang bersifat kolonial menjadi sistem
11 Paizon Hakiki, Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959, (Jurnal Online
Mahasiswa, Universitas Riau, 2014). h. 12
Sejarah Nasional Indonesia VI 185
