Page 199 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 199

d.  Hiperinflansi
                           Pada tahun 1961 inflansi biasa berubah menjadi hiperinflansi yang
                     ditandai oleh laju inflansi yang sangat tinggi sekitar 100% atau lebih.
                     Tetapi ada satu ciri khas yang membedakan hiperinflansi dari inflansi

                     biasa  selalu  ditandai  oleh hilangnya kepercayaan orang memegang
                     uang, ketika ia menerima uang segera ia belanjakan untuk membeli
                     barang untuk menghindari  kerugian dari  nilai  uang  yang merosot
                     cepat.  Gejala  psikologis  ini  sulit  diukur  secara  langsung  tetapi  bisa

                     dideteksi dengan melihat apakah laju inflansi lebih cepat daripada laju
                     kenaikan jumlah uang beredar. Selain kebijakan menurunkan inflansi
                     juga dikeluarkan Peraturan Pemerintah penganti Undang-undang No.3
                     tahun 1959 tentang pembekuan sebagian simpanan pada bank-bank

                     yang dimaksudkan untuk mengurangi banyak uang yang beredar yang
                     terutama pada tahun 1957 dan 1958 sangat meningkat jumlahnya.
                           Pada tahun  1959  juga telah diputuskan bahwa mulai  tanggal
                     1  januari  1960  orang-orang  asing  dilarang  melakukan  perdagangan

                     di  daerah perdesaan, walaupun  ketetapan  ini  mempengaruhi  para
                     pedagang Arab  dan  India akan  tetapi  pada  dasarnya ketetapan  ini
                     merupakan suatu langkah yang didorong oleh  pihak  militer  untuk
                     merugikan  orang-orang cina, melemahkan  persahabatan Jakarta

                     dengan negara Cina, dan mempersulit urusan PKI. Pada akhir tahun
                     1959  pihak  tentara mulai memindahkan orang-orang Cina  secara
                     paksa dari daerah-daerah pedesaan  ke kota-kota, kira-kira 119.000
                     orang dipulangkan kembali ke Cina. Pada tahun 1960 pihak militer juga

                     meningkatkan pengaruh  langsungnya terhadap  pemerintahan  sipil
                     ketika lima orang perwira menjadi gubernur propinsi. 23















            23   Budihabsari, Ekonomi Indonesia: Dalam Lintasan Sejarah, (Bandung: PT Mizan Pustaka. 2016), h. 101

                                                  Sejarah Nasional Indonesia VI            195
   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204