Page 204 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi
P. 204
sentral maupun bank umum dan tugas dari bank Tunggal ini ialah menjalankan
aktivitas-aktivitas bank sirkulasi,bank sentral, dan bank umum.
Perlu kita ketahui sebelumnya di Indonesia sampai tahun 1957 dari segi
kepemilikan terdapat 68 bank, dimana 6 bank milik negara, 54 bank swasta, dan
8 bank asing (tidak termasuk bank sentral). Adapun 6 bank milik Negara tersebut
ialah Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), Lalu
terdapat bank dibawah suatu dewan pembangunan yang didalamnya tergabung
Bank Koperasi Tani dan Nelayan, selanjutnya Bank Umum Negara (BUNEG), Bank
Tabungan Negara (BTN), dan Bank Negara Indonesia (BNI).
38
Sebagai langkah pertama untuk menuju Bank Tunggal Milik Negara
itu pada tahap awal diadakan peleburan bank-bank negara. Diawali dengan
Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Koperasi
Tani dan Nelayan berdasarkan Penpres No.9 tahun 1965 bank-bank tersebut
diintgerasikan kedalam Bank Indonesia. Lalu dalam Penpres No.10, No.11, dan
No.13 menetapkan Bank Umum Negara, Bank Tabungan Negara, dan Bank
Negara Indonesia turut diintegrasikan kedalam Bank Indonesia. 39
Keadaan demikian itu berlangsung terus sampai bank tunggal itu
dibubarkan dengan berlakunya UU No,13 Tahun 1968. Yang mengatur kembali
struktur dan tugas/peran bank sentral ialah bank Indonesia. Satu hal lagi yang
menarik dari pembentukan bank-bank ini ialah: pengintegrasian bank-bank
negara ke dalam bank tunggal diatur melalui Penetapan Presiden, sedangkan
bank-bank bersangkutan, sebelum diintegrasikan, didirikan berdasarkan atas
UU atau peraturan pemerintah pengganti UU. 40
e. Perdagangan dan Perkreditan Luar Negeri (BERDIKARI)
Setelah dekrit 5 juli 1959, Pemerintahan Soekarno dan Depernas
(berganti menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional disingkat Bappenas
tahun 1963) mencanangkan kebijakan pembangunan Semesta 8 Tahun yang
tujuannya adalah menciptakan kesejahteraan melalui berbagai proyek yang
diarahkan kepada perbaikan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan mendasar
lainnya (Ekonomi). Untuk itu pemerintah melakukan program peningkatan
38 Rudiana, Op.Cit. h. 52
39 Ibid., h. 52
40 Poesponegoro dan Notosoesanto. Op.Cit., hh. 432-433
Sejarah Nasional Indonesia VI 200
