Page 203 - anzdoc.com_sejarah-nasional-indonesia-vi

d. Bank Tunggal Milik Negara
Dari semua kesulitan-kesulitan ekonomi yang terjadi, seharusnya
dengan memiliki bank sentral Indonesia mampu mengatasinya atau paling tidak

mengurangi beban ekonomi yang terjadi masa itu. Indonesia yang telah memiliki
bank sentral sebelumnya yaitu dengan menasionalisasikan Bank De Javasche
Bank sebagai bank sentral pada 1 Juli 1953 dengan nama Bank Indonesia dirasa
terlalu cepat dan tanpa perencanaan yang matang dalam proses nasionalisasinya,

sehingga tugas, fungsi, dan peranannya sempat tidak berjalan dengan lancar.
35
Ketidaklancaran fungsi dari bank sentral terlihat dari pemerintah
Indonesia yang terus-menerus membiayai kekurangan neraca pembayarannya
dari cadangan emas dan devisa yang terjadi pada tahun 1961. Indonesia untuk

pertama kalinya dalam sejarah moneter membelanjakan cadangan emas dan
devisanya dengan saldo negatif sebesar US$ 3 juta di akhir tahun 1965. Ini terjadi
sebagai dampak dari politik konfrontasi yang terus-menerus dilakukan dan serta
kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak mampu membendung lajunya inflasi. 36

Ditambah dengan kelanjutan penurunan nilai uang(devaluasi) yang
dilakukan pada 13 desember 1965 menjadikan uang senilai Rp.1000,00 menjadi
Rp.1,00. Sehingga, uang rupiah baru mestinya di hargai 1000 kali lipat dari uang
Rupiah lama. Tetapi, setelah tersebar di masyarakat uang rupiah baru hanya

dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan yang diharapkan menekan
angka inflasi malah meningkatkan angka inflasi. 37
Pada pelaksanaan ekonomi terpimpin, semua bank-bank yang pada
dasarnya diatur dan dikoordinasi oleh suatu instansi dan termasuk bank

Indonesia diatur oleh suatu instansi sehingga kurangnya wadah arus putaran
sirkulasi antar bank, tetapi oleh Presiden Soekarno dianggap perlu melakukan
integrasi semua bank negara dalam suatu organisasi bank sentral. Untuk itu,
dikeluarkan Penetapan Presiden No.7 Tahun 1965 tentang pendirian Bank

Tunggal Milik Negara. Pertimbangan pembentukannya didasari oleh UUD RI dan
doktrin-doktrin Revolusi Indonesia.
Tujuan dari kebijakan ini adalah menyediakan wadah bagi arus
perputaran sirkulasi antar bank yang telah disebutkan sebelumnya, baik itu bank

35 Rudiana., Op.Cit. h. 50.
36 Poesponegoro dan Notosoesanto. Op.Cit. h. 432.
37 Poesponegoro dan Notosoesanto., Op.Cit. h. 432

Sejarah Nasional Indonesia VI 199