Page 49 - 05 Sayonara Saudara Tua
P. 49
Rapat BPUPKI menghadapi berbagai Dalam hal ini, Sukarno menyampaikan
kendala. Salah satunya mengenai bentuk bahwa bangsa Indonesia akan menjadi
pemerintahan. Para tokoh Muslim saat sebuah negara yang menghormati bangsa
itu menghendaki pemerintahan yang lain. Berbagai persoalan kebangsaan akan
berdasarkan agama, sedangkan orang diputuskan melalui musyawarah mufakat.
Bali menginginkan bentuk pemerintahan Kelompok minoritas akan didahulukan
monarki dengan Sukarno sebagai rajanya. dan dilindungi. Demokrasi tidak hanya
diterapkan dalam bidang politik, tetapi
Sidang terbuka BPUPKI itu dihadiri oleh juga di bidang sosial dan ekonomi.
para tokoh dari berbagai daerah dan latar Ketuhanan yang Maha Esa berarti bahwa
belakang, yaitu para pendukung gerakan dalam berbangsa yang mayoritas Muslim,
nasionalis, federalis, negara kesatuan, keberadaan agama Kristen, Katolik, Hindhu,
abangan Jawa, para petani dari pulau di Budha, maupun agama monoteis lainnya
luar Jawa, santri, pedagang dari Sumatra diterima dan masing-masing kelompok
dan Sulawesi, priyayi, cendekiawan, elite agama hendaknya saling menghormati.
berpendidikan Barat, serikat pekerja,
kelompok Katolik dan Protestan, golongan Menurut Sukarno, Pancasila dapat
militer, serta organisasi pemuda. diselaraskan menjadi istilah kuno Indonesia,
38 Mereka semua memiliki pemikiran dan yaitu gotong-royong. Orang kaya dan
miskin, yang berbeda agama, berbeda suku
Literasi Nasional pandangan yang berbeda-beda mengenai saling bahu-membahu membangun bangsa
Indonesia. Sukarno menutup pidatonya
bentuk pemerintahan, pembagian wilayah,
dan luas pemerintahan. Namun, perselisihan
dengan berapi-api.
pendapat tersebut dapat ditengahi oleh
Sukarno yang menawarkan Pancasila Keberhasilan pidato Sukarno yang sedikit
sebagai dasar negara. Konsep Pancasila revolusioner itu tidak disukai oleh para
disampaikan oleh Sukarno dalam pidatonya petinggi Jepang. Namun, para petinggi
pada 1 Juni1945. Jepang tidak mengambil tindakan terhadap
Sukarno. Sebaliknya, pada Juli 1945 para
Dalam pokok pikirannya, Pancasila terdiri petinggi Jepang menyepakati untuk
atas konsep kebangsaan, kemanusiaan, memberikan kemerdekaan kepada bangsa
kerakyatan, keadilan, dan Ketuhanan Indonesia.
yang Maha Esa dalam konteks kebebasan
bertuhan dan beragama.
