Page 53 - 05 Sayonara Saudara Tua
P. 53

Dengan demikian, PPKI memiliki peran
                                                            melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Melalui
                                                            pembentukan PPKI, Jepang telah
                                                            memberi bukti bahwa janji kemerdekaan
                                                            kepada bangsa Indonesia akan segera
                                                            terlaksana. Hal yang diharapkan dapat
                                                            menarik simpati rakyat Indonesia untuk
                                                            tetap mendukung Asia Timur Raya.
                                                            Pada akhirnya kemerdekaan Indonesia
                                                            direbut sendiri oleh bangsa Indonesia.

                                                            Sidang resmi PPKI baru dilaksanakan
                                                            pada 18 Agustus 1945. Tepat sehari
                                                            setelah proklamasi kemerdekaan

              Terauchi                                      Indonesia. Dalam sidang tersebut diambil
                                                            ketetapan penting:

                                                              1   Pengesahan Undang-Undang
                                                                  Dasar.

                PPKI beranggotakan 21 orang yang
                merupakan perwakilan dari berbagai suku       2   Memilih dan mengangkat
                dan pulau. Wakil dari Jawa 12 orang,              Sukarno sebagai presiden
         42     Sumatra 3 orang, Sulawesi 2 orang, dan            dan Moh. Hatta sebagai wakil
                                                                  presiden.
                masing-masing satu orang dari Maluku,
           Literasi Nasional  Kalimantan, Sunda Kecil dan beberapa   3  Membentuk Komite Nasional
                daerah kepulauan kecil lainnya. Sukarno
                ditunjuk sebagai ketua. Hatta sebagai
                                                                  untuk membantu presiden
                wakil dan pihak Jepang menunjuk Ahmad
                Soebardjo sebagai penasihat.                      sebelum DPR atau MPR
                                                                  dibentuk sebagaimana yang
                                                                  ditetapkan dalam UUD.
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58