Page 18 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Nilai Strategis Natuna bagi Indonesia

Indonesia adalah satu dari beberapa negara yang berhasil memperjuangkan status
sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dalam United Nations Convention
1
on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 (Perserikatan Bangsa-Bangsa, 1992).
Setelah diratifikasi pada tahun 1985, Indonesia kembali menegaskan status negara
kepulauannya melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 25A yang
menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan
yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan
dengan undang-undang.”

Dengan status itu, Indonesia mendapatkan dua keuntungan. Pertama, wilayah
2
kedaulatan Indonesia bertambah sekitar 3,1 juta km dari luas wilayah berdasarkan
peraturan sebelumnya (Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939),
2
dengan komposisi penambahan 0,3 juta km laut teritorial dan 2,8 juta km perairan
2
Laut Nusantara ( BNPP, 2011: 11). Kedua, Indonesia juga mempunyai hak eksklusif
terhadap landas kontinen serta hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif yang
dapat ditarik hingga 200 mil dari garis pangkal kepulauan (Forbes, 2014).

Tabel 1. Data Kewilayahan Republik Indonesia

Jenis Kewilayahan Luas/Panjang/Jumlah
Perairan Pedalaman dan Perairan Kepulauan 3.110.000 km 2
Indonesia
Laut Teritorial Indonesia 290.000 km 2
Zona Tambahan Indonesia 270.000 km 2
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 3.000.000 km 2

1 Setidaknya ada 14 negara yang sudah mempunyai sebagian/seluruh konsep tentang
negara kepulauan sebelum UNCLOS 1982 ditetapkan, yaitu Antigua dan Barbuda,
Cape Verde, Komoro, Fiji, Indonesia, Kiribati, Papua Nugini, Filipina, Saint Vincent
dan the Grenadines, Sao Tome dan Principe, Kepulauan Solomon, Trinidad dan
Tobago, Tuvalu, dan Vanuatu.

Mutiara di Ujung Utara 1