Page 199 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

keluarga, sosial/budaya, perdagangan lintas batas, tugas pemerintahan, dan tujuan-
tujuan lain yang disepakati oleh kedua pihak (Raharjo, 2018: 6).

Untuk perdagangan lintas batas, kedua negara secara khusus menyepakati Agreement
on Border Trade between the Government of the Republic of Indonesia and the
Government of the Malaysia di Jakarta pada tanggal 24 Agustus 1970. Menurut
persetujuan ini, perdagangan lintas batas laut dapat memakai perahu dengan
kapasitas maksimal 20 meter kubik (20 m³), dan nilai barang dagangannya maksimal
600 ringgit Malaysia per perahu per perjalanan (Raharjo, 2018: 8). Komoditas yang
boleh diperdagangkan dari Indonesia adalah produk pertanian dan produk lain
dari kawasan perbatasan, kecuali bahan tambang (mineral), minyak, dan bijih-
bijihan (ores). Sementara itu, komoditas dari Malaysia yang dapat diperdagangkan
adalah barang-barang kebutuhan sehari-hari, termasuk peralatan dan perkakas yang
dibutuhkan oleh industri di kawasan perbatasan Indonesia.

Adapun pihak yang dapat diizinkan melakukan perdagangan lintas-batas tradisional
ini hanyalah penduduk kawasan perbatasan kedua negara. Di sisi Indonesia,
kecamatan yang terdaftar sebagai kawasan perbatasan laut dengan Malaysia adalah
Kubu, Bangko, Rupat, Bengkalis, Bukit Batu, Merbau, Rengsang (Rangsang),
Kabupaten Kampar termasuk Kecamatan Kuala Kampar, bagian-bagian administratif
Kabupaten Kepulauan Riau, Pulau Tambelan, dan Nunukan. Pada waktu itu, Natuna
merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau. Di sisi Malaysia, kawasan
perbatasan yang termasuk dalam perjanjian di atas adalah Johor Bahru, Batu Pahat,
Malaka, Port Swettenham, Penang, Sematan, Kuching, Lundu, Tawau, dan daerah lain
yang mungkin diakui kemudian.

Dalam praktiknya, warga Serasan dan Subi, Kabupaten Natuna banyak melakukan
aktivitas lintas batas ke Sematan, Serawak, dan Malaysia (Rusdianto, 2014). Mereka
biasa membeli barang kebutuhan pokok di Malaysia melalui jalur laut yang ditempuh
selama 4—5 jam perjalanan (Indrawan, 2016). Namun, status kerja sama yang
hanya memfasilitasi perdagangan tradisional dengan kuota 600 ringgit/bulan/orang
atau 600 ringgit/perahu dirasa terlalu kecil bagi masyarakat, terutama mereka yang
membeli barang di Malaysia untuk dijual kembali di Serasan dan Subi. Oleh karena
itu, pemerintah daerah sudah mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara
(PLBN) kepada pemerintah pusat (Ariyanto, 2018). Pembukaan PLBN di Serasan
tidak hanya akan memfasilitasi kegiatan lintas batas dan perdagangan tradisional
saja, tetapi juga akan memfasilitasi kegiatan lintas batas bagi warga nonperbatasan
pemegang paspor dan perdagangan ekspor-impor, seperti yang selama ini berjalan di
PLBN Entikong di Kalimantan Barat.

Selain kerja sama lintas batas di atas, Indonesia dan Malaysia juga menyepakati
kerja sama lintas batas dalam pengamanan daerah perbatasan melalui Security
Arrangement in the Border Regions between the Government of the Republic of
Indonesia and the Government of Malaysia tanggal 3 Desember 1984 di Yogyakarta.

182 Sejarah Wilayah Perbatasan Kepulauan Natuna