Page 202 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

karena Vietnam tampak lebih memberikan perhatian terhadap isu keamanan nasional
yang bersifat tradisional. Beberapa isu yang menjadi perhatian Vietnam berkaitan
dengan mempertahankan garis pantai berbentuk S dari invasi, mendapatkan kontrol
eksklusif terhadap sumber daya alam yang ada, baik di permukaan maupun di dalam
landas kontinen, menekan penyelundupan, pembajakan, dan kegiatan ilegal lainnya
dalam radius 12 mil laut teritorialnya (Tønnesson, 2000: 199—200).

Sebagai akibat dari belum selesainya delimitasi ZEE Indonesia-Vietnam, banyak
nelayan yang bingung dengan batas wilayah kedua negara sehingga sering terjadi
pelanggaran batas wilayah. Hal ini dapat terlihat dari data Kementerian Kelautan dan
Perikanan RI (2017: 40) yang menyatakan bahwa sampai dengan bulan Maret 2017,
54 kapal Vietnam telah ditangkap dengan dugaan penangkapan ikan secara ilegal di
wilayah Indonesia. Besarnya jumlah kapal Vietnam yang melakukan penangkapan
ikan ilegal menyebabkan sekitar 25 persen ikan tuna hasil tangakapan kapal-kapal
Vietnam berasal dari perairan ZEE Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan,
2017: 39). Jika batas ZEE masih belum juga disepakati, masalah pencurian ikan dan
penangkapan kapal Vietnam di perairan Indonesia, terutama di wilayah Natuna
kemungkinan masih akan terus terjadi. Hal itu dapat meningkatkan ketegangan
hubungan kedua negara.

B. Natuna dalam Dinamika Regional Asia Tenggara

Dinamika Konflik dan penyelesaian sengketa Laut China Selatan 2

Wilayah Natuna berbatasan langsung dengan Laut China Selatan yang saat ini
kepemilikannya disengketakan oleh beberapa negara. Laut China Selatan adalah
perairan yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Perairan ini dikelilingi oleh banyak
negara, yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Brunei, dan Filipina.
Selain berbentuk perairan yang luas, di wilayah ini juga terdapat kepulauan-kepulauan
kecil seperti Paracel, Scarborough, dan Spratly. Dari fitur-fitur geografi yang ada di
Laut China Selatan, Kepulauan Spratly menjadi inti perebutan sebagian besar negara-
negara yang bersengketa. Kepulauan ini merupakan kumpulan pulau karang yang
luas daratannya kurang dari 4 km², tetapi melingkupi lautan seluas 250.000 km².
Pulau-pulau yang terdapat di area tersebut tidak berpenghuni dan relatif tidak ada
aktivitas ekonomi di daratannya. Kepulauan Spartly terdiri atas 230 pulau kecil,
karang, gundukan pasir, dan fitur lain yang terletak di bagian selatan dari Laut China
Selatan (The Adelphi Papers, 2006; Raharjo, 2014).

Sengketa ini dimulai pada tahun 1946 ketika Tiongkok mengklaim bahwa Kepulauan
Spratly adalah bagian dari Provinsi Guangdong. Padahal, kepulauan di wilayah Laut

2 Sebagian besar tulisan pada subbab ini merupakan bagian dari tulisan Sandy Nur
Ikfal Raharjo. 2014. “Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok
Selatan.” Jurnal Penelitian Politik Volume 11(2): 55-70.

Mutiara di Ujung Utara 185