Page 200 - Final Sejarah Wilayah Perbatasan

Kerja sama ini dilakukan dalam bentuk operasi gabungan dan pengejaran terhadap
ancaman keamanan di perbatasan kedua negara (Raharjo, 2018: 8).

Indonesia-Vietnam

Natuna merupakan satu dari dari dua kabupaten yang berbatasan dengan Vietnam.
Kabupaten yang lain adalah Kepulauan Anambas yang dulu juga menjadi bagian dari
Natuna, tetapi sudah dimekarkan pada tahun 2008 (UU No. 33, 2008). Batas wilayah
Natuna dengan Vietnam terdiri atas dua jenis, yaitu batas landas kontinen dan ZEE.
Untuk batas landas kontinen, Indonesia dan Vietnam sudah menyepakati “Agreement
Between the Government of The Republic Indonesia and The Government of The
Socialist Republic of Vietnam Concerning The Delimitation of The Continental Shelf
Boundary” pada tanggal 26 Juni 2003 di Hanoi. Perjanjian tersebut ditandatangani
oleh Menteri Luar Negeri kedua negara, yaitu Hassan Wirajuda dan Nguyen Dy Nien.
Indonesia kemudian meratifikasi perjanjian tersebut melalui UU No. 18 Tahun 2007.
Dengan demikian, status batas landas kontinen Indonesia dan Vietnam sepanjang
251,03 mil laut atau sekitar 464,9 km telah disepakati sepenuhnya (100%) (BNPP,
2015, 53).

Pada jenis batas wilayah kedua, yaitu ZEE, kedua negara masih belum sampai pada
titik kesepakatan. Vietnam sebagai negara pantai merasa berhak menarik garis batas
ZEE sepanjang 200 mil laut. Demikian pula Indonesia sebagai negara kepulauan juga
berhak menarik garis batas ZEE sampai sejauh 200 mil laut dari garis pangkal lurus
kepulauannya, yang ditarik dari titik dasar di Pulau Semiun, Sebetul, dan Sekatung.
Hal itu menjadi makin kompleks karena penetapan batas ZEE Indonesia-Vietnam
juga kemungkinan akan memengaruhi batas ZEE Indonesia-Malaysia dan Malaysia-
Vietnam (Government of Malaysia and Socialist Republic of Vietnam, 2009).

Selain itu, sengketa batas ZEE Indonesia-Vietnam juga diwarnai oleh kerumitan
terkait dengan administrasi pengelolaan kawasan perbatasan di kedua negara. Pada
sisi Indonesia, pemerintah telah membentuk Badan Nasional Pengelola Perbatasan
(BNPP) yang mengoordinasikan pembuatan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan
garis batas negara dan kawasan perbatasan (PP No. 12, 2010). BNPP menjadi badan
koordinasi bagi berbagai kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah yang
menjadi pemangku kepentingan urusan perbatasan di Indonesia.

Sementara itu, Vietnam tidak memiliki kebijakan atau rencana pengelolaan khusus
mengenai perbatasan. Vietnam hanya memiliki badan khusus bernama Vietnam
Border Defense Force (Unit Pertahanan Perbatasan Vietnam) yang menjadi salah satu
cabang dari tentara rakyat Vietnam dan tidak memiliki kebijakan ataupun rencana
pengelolaan khusus. Badan ini adalah sebuah badan khusus bentukan pemerintah untuk
memperkuat pertahanan dan keamanan (BNPP, 2015, 53—54). Unit ini bertanggung
jawab atas pelindungan kedaulatan, integritas, keutuhan teritorial, kemanan dan
ketertiban yang terjadi dalam wilayah-wilayah perbatasan, baik di daratan, pulau-
pulau, wilayah maritim dan gerbang perbatasan (BNPP, 2015, 53—54). Hal itu terjadi

Mutiara di Ujung Utara 183