Page 6 - demo
P. 6
PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI NASIONAL khusus perempuan yang memerlukan perlindungan kelompok rentan itu, hal tersebut menjadi persoa-
DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN dengan pengakuan khusus dari negara, misalnya lan uokum tersendiri yang dihadapi perempuan
ke�ka mendapatkan pelayanan publik khususnya
apabila di fasilitas kereta api yang rawan terjadi
Oleh: DR. Endang Puji Lestari,SH,MH pelecehan seksual ke�ka gerbong dicampur ke�ka menggunakan kendaraan umum. Ke�adaan
penumpang laki-laki dan perempuan maka perem- perlindungan hukum menyebabkan rentan terjadin-
ya perlindungan hukum terhadap hak-hak perem-
B Beberapa peris�wa dunia transportasi di diaan gerbong khusus perempuan, begitu juga di puan ke�ka berkendaraan menjadi lemah.
puan harus diberlakukan khusus melalui penye-
eberapa tahun yang lalu marak diberitakan di
berbagai media mengenai aksi pelecehan
Oleh karena itu, menurut hemat penulis
transportasi publik seper� bus trans Jakarta menye-
seksual yang dilakukan oknum penumpang
menjadi pihak yang paling rentan menjadi korban
laki-laki menimpa penumpang perempuan di bus atas menunjukkan bahwa bagaimana perempuan diakan gerbong khusus bagi penumpang perem- untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak
perempuan ke�ka menikma� pelayanan publik
puan, begitu juga dengan armada yang baru seper�
trans Jakarta, kejadian yang sama marak terjadi pada kejahatan dalam moda transportasi dan mendapat- Maas Rapid Transporta�on (MRT) harus diusahakan harus diiku� dengan kebijakan hukum yang mem-
armada kereta api, terutama pada jam berangkat kan persoalan-persoalan serius ke�ka ia melakukan disediakan jalur khusus untuk penumpang perem- berikan afirmasi terhadap perempuan melalui
kerja maupun pulang kerja khususnya di Jakarta, perjalanan. Padahal �dak dapat dipungkiri yang puan. Bukan itu saja, perlakuan diskriminasi teha- diskriminasi posi�f, oleh karena prinsip kebijakan
penumpang begitu banyaknya harus berdesak-de- melakukan perjalanan �dak saja melulu kaum adam dap perempuan dilakukan dengan menyiapkan diskriminasi posi�f dalam penyelenggaraan trans-
sakan dan bercampur antara penumpang laki-laki dan tetapi kaum hawa �dak kalah pen�ng dan kuan�tas fasilitas menyusui baik di kendaraan maupun portasi harus terlembagakan melalui instrumen
perempuan tanpa ada pembatas yg memisahkan yang terus bertambah. Berkaca dari seabrek prob- tempat menunggu penumpang (halte, bandara, dan hukum dari mulai Undang-Undang, Peraturan
bersentuhan fisik laki-laki dan perempuan, adagium lem pelayanan transportasi untuk kaum hawa di atas, terminal). Pemerintah, Peraturan Daerah, atau Peraturan
dalam kriminologi pun berkesusaian ke�ka ada maka perlu kebijakan komprehensif untuk menuntas- Pada kontek demikian, diskriminasi terhadap Kepala Daerah yang respon gender dalam fasilitas
kesempatan untuk melakukan pelecehan yang diser- kannya, maka untuk menemukan solusi yang perempuan untuk mendapatkan perlakuan khusus pelayanan umum.
tai dengan niat jahat seseorang maka terjadilah menyeluruh tersebut penyelenggaraan transportasi ke�ka menggunakan kendaraan umum menjadi Undang-undang di bidang transportasi
pelecehan seksual yg sebagian besar korbannya harus memperha�kan pelayanan terhadap perem- diskrimasi yang posi�f, diperbolehkan dalam hak seper� Undang-Undang penerbangan, Undang-Un-
adalah kaum hawa. Bahkan sepuluh tahun yg lalu puan yang merupakan bagian dari pelayanan publik asasi manusia (posi�f discrimnina�on), justru ke�ka dang perkeretaapian, Undang-Undang pelayaran,
terjadi peris�wa tragis ke�ka beberapa mahasiswa yang harus disediakan negara yang kemudian menja- diperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan dan Undang-Undang angkutan lalu lintas jalan,
STIKES Ahmad Yani Bandung menjadi korban di hak kons�tusional warga negara yang dijamin dalam penggunaan fasilitas kendaraan publik lebih harus mulai berspek�f gender dan diskriminasi
pemerkosaan dan pembunuhan oleh oknum sopir kons�tusi yang menjadi tanggung jawab negara berpotensi melanggar hak asasi manusai perem- posi�f. Kebijakan yang �dak kalah pen�ngnya
angkot. untuk memeuhinya. puan. adalah pada penyediaan failitas yang dapat men-
Di Jakarta juga kejadian yang sama seorang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Prinisp perlakuan khusus bagi kelompok dukung terpenuhinya hak-hak perempuan ke�ka
penumpang angkot jurusan rawa belong menjadi tentang Pelayanan Publik, meletakkan 3 (�ga) prinsip rentan dalam pelayanan publik memang menghen- berkendaraan seper� gerbong perempuan, ruang
korban pemerkosaan dan pembunuhan supir angkot pelayanan publik yaitu prinsip persamaan hak, daki siapa saja kelompok rentan itu, apakah karena menyusui, dan kebutuhan perempuan lainnya,
yang dinaikinya. Ini baru kejadian pada moda trans- non-diskriminasi, dan perlindungan khusus terhadap gendernya menjadi rentan seper� perempuan yang menjadi perlu mendapatkan �ndakan afirmasi juga
portasi darat, pada transoportasi udara �dak kalah kelompok rentan. Prinsip non diskriminasi menghen- harus diperlakukan khusus agar terlindungi hak-hak- ke�ka menyiapkan fasilitas kendaraan umum
bermasalah terutama untuk penumpang perempuan, daki agar se�ap pelayanan publik yang diberikan nya dalam pelayanan publik? Undang-Undang ini maupun fasilitas umum lainya seper� terminal bus,
beberapa tahun yang lalu kita mendengar berita penyelenggara pelayanan publik dilakukan �dak sama sekali �dak mengatur secara jelas siapa bandara, dan ruangan dalam kapal.
seorang penumpang perempuan melahirkan di atas didasarkan pada perbedaan agama, ras, suku,
pesawat dalam penerbangan dari Papua ke Makassar. gender, dan latar belakang ekonomi. Prinsip persa-
Pada transportasi laut juga diperkirakan menghadapi maan hak menghendaki agar pelayanan publik
masalah yang sama, terutama pada kapal-kapal dilakukan dengan adil terhadap semua warga negara.
penumpang, fasilitas khusus utk perempuan yang Prinsip perlindungan khusus bagi kelompok rentan
sedang menyusui atau hamil mungkin juga �dak menghendaki agar pelayanan publik diberikan
tersedia dengan maksimal. kepada kelompok rentan.
3. Provinsi D.I. Yogyakarta Prinsip non diskriminasi dan prinsip
- Bandar Udara Adisutjipto – Sleman (PT. Angkasa Pura I) perlakuan khusus terhadap kelompok rentan
- New Yogyakarta Interna�onal Airport - menurut penulis harus dipahami secara proporsional
Kulon Progo (PT. Angkasa Pura I) dalam konteks hak asasi manusia bagi perempuan
yang memiliki kebutuhan khusus dan berbeda
4. Provinsi Kalimantan Selatan dengan laki-laki. Misalnya prinsip non diksriminasi
- Bandar Udara Syamsudin Noor –
Banjarmasin (PT. Angkasa Pura I) yang �dak boleh membedakan perlakuan pelayanan
- Bandar Udara Gus� Syamsir Alam – publik karena alasan perbedaan gender maka
Kotabaru (UPBU Ditjen Hubud) menurut penulis prinsip dalam pelayanan transporta-
- Bandar Udara Warukin - Tanjung si harus diberlakukan secara a contrario, ar�nya
(Warukin UPTD Kab. Tanjung Warukin) pelayanan publik di bidang transportasi justru harus
- Bandar Udara Bersujud - Tanah Bumbu
(UPTD Kab. Tanah Bumbu) diberlakukan secara diskriminasi karena kondisi
6 | Edisi 2019
