Page 9 - demo
P. 9
2
PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI gendalian yang dilakukan pemerintah adalah Dalam sesi Tanya jawab disampaikan bahwa kondisi beberapa bidang kegiatan yang ditandai dengan pengawasan ke EMPU karena masuk di Daerah
SECARA ELEKTRONIK akti�itas yang dilakukan di daerah keamanan saat ini yaitu PM 56 Tahun 2015 dan PM 90 Tahun kode atau nomor KBLI (Klasi�ikasi Baku Lapangan Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKR).
terbatas (DKT) meliputi orang, peralatan dan 2018. PM 90 Tahun 2018 merupakan turunan dari Usaha Indonesia), untuk bergerak di bidang Dalam sosialisasi tersebut dapat diambil kesimpu-
badan usaha atau perusahaan yang berakti�itas PP 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan akti�itas kebandarudaraan nomor KBLI nya lan bahwa :
Dalam rangka sosialisasi standar, Proses penerbitan izin udah menjadi lebih cepat, disana, yang diluar itu tidak kita kendalikan. Jadi Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. 52230. 1. Badan Usaha atau Perusahaan yang berakti�itas
prosedur dan kriteria perizinan berusaha terinte- Waktu dan Biaya menjadi lebih cepat dan terjang- pengendalian itu output terakhirnya adalah serti- Di PM 56 Tahun 2015 terdapat Serti�ikat Ekspedisi Muatan Udara (EMPU) tidak atau beroperasi di Daerah Keamanan Terbatas
grasi secara elektronik sektor perhubungan di kau, koordinasi dan sinkronisasi menjadi lebih �ikat, lisensi dan izin operasi. Cara pengendaliann- Operasi (SO) dan Izin Operasi (IO), sedangkan termasuk Perusahaan yang kami kendalikan, (DKT) di Bandar Udara wajib mempunyai Izin
bidang udara, Kantor Otoritas Bandar Udara meningkat, Hambatan proses perizinan dapat ya bisa berupa workshop, sosialisasi dll. Pemerin- dengan terbitnya PM 90 Tahun 2018 terkait perizin- karena tidak di daerah DKT (Daerah Keamanan Operasi;
Wilayah III melaksanakan Kegiatan sosialisasi di 2 diselesaikan. tah mengeluarkan izin, pemerintah wajib melaku- an Terintegrasi, nomenklatur untuk Serti�ikat terbatas). 2. Badan Usaha atau Perusahaan yang sudah
kota yaitu di Yogyakarta, Hotel Mutiara I Malioboro Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan menam- kan pengawasan dan pengendalian. Untuk Kantor Operasi (SO) tidak ada PM 90 Tahun 2018 dan lebih Perusahaan Jasa Terkait Bandar Udara mempunyai Izin Operasi yang diterbitkan oleh
pada tanggal 3 September 2019 dan Malang, Hotel bah pemahaman serta mengingatkan kembali Otoritas Bandar Udara dapat melakukan penga- disederhanakan hanya Izin Operasi (IO) saja yang yang kami kendalikan adalah pada saat Badan Kantor Otoritas Bandar Udara masih berlaku
Harris Hotel and Covention Malang pada tanggal 29 petunjuk teknis untuk pelaksanaan Perizinan wasan ke EMPU karena masuk di Daerah Lingkun- diperlukan terkait perizinan untuk Perusahaan Jasa Usaha atau perusahaan tersebut melakukan sampai habis masa berlakunya dan diharapkan
Oktober 2019 yang dihadiri oleh Penyelenggara Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Sistem gan Kerja Bandar Udara (DLKR). Terkait Bandar Udara. Jadi untuk Peraturan yang akti�itas di DKT (Daerah Keamanan terbatas), paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa
Bandar Udara dan Perusahaan Jasa Terkait Bandar OSS – www.oss.go.id) . Kegiatan ditutup oleh Bapak Sukoco digunakan terkait perizinan Perusahaan Jasa kalau perusahaan bapak hanya sebagai pihak berlaku Izin Operasi untuk mengajukan permo-
udara yang beroperasi di daerah Jawa Tengah, DI Dalam pemaparannya, Bapak Cecep selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pengopera- Terkait Bandar Udara yaitu PM 90 Tahun 2018. ketiga dan tidak berakti�itas di DKT (Daerah honan Izin Operasi sesuai PM 90 tahun 2018;
Yogyakarta dan Jawa Timur. Kurniawan selaku Kepala Sub Direktorat Sistem sian Bandar Udara mewakili Kepala Kantor Otori- Untuk Izin Operasi yang diterbitkan oleh Keamanan terbatas) maka tidak perlu Izin Opera- 3. Penyelenggara Bandar Udara wajib menyam-
Dalam sambutannya Bapak Sukoco selaku Penyelenggaraan menyampaikan bahwa Peraturan tas Bandar Udara Wilayah III. Kantor Otoritas Bandar Udara masih berlaku si. paikan informasi peluang dan prospek kegiatan
Kepala Bidang Pelayanan dan Pengoperasian Menteri Perhubungan Nomor : PM 90 Tahun 2018 sampai habis masa berlakunya, dan diharapkan Kalau bapak diminta masuk sampai ke pelayanan jasa terkait bandar udara dengan mem-
Bandar Udara Kantor Otoritas Bandar Udara tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa DKT (Daerah Keamanan terbatas), bapak minta perhatikan tersedianya ruang usaha kegiatan
Wilayah III mewakili Kepala Kantor Otoritas Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik berlaku Izin Operasi untuk mengajukan permo- dimasukkan di manajemennya yg anak perusa- tersebut dengan tidak mengganggu kenyamanan,
Bandar Udara Wilayah III menyampaikan bahwa Sektor Perhubungan di Bidang Udara merupakan honan Izin Operasi sesuai PM 90 tahun 2018. haan tadi sesuai dengan izin yang dikeluarkan keamanan dan keselamatan serta kelancaran
Perizinan melalui OSS (online Single Submission) turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor : PP 24 Terkait NIB (Nomor Induk Berusaha) hanya oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. penerbangan;
merupakah salah satu arahan presiden RI dalam Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha diterbitkan satu untuk satu perusahaan, jadi tidak 4. Rekomendasi dari Penyelenggara Bandar Udara
mendorong program easy of doing business, Terintegrasi Secara Elektronik, Badan Usaha atau perlu setiap cabang atau station mengurus NIB Pertanyaan lain atau BUBU merupakan salah satu syarat untuk
sehingga dapat menarik minat investor asing dan Perusahaan yang berakti�itas atau beroperasi di (Nomor Induk Berusaha) cukup kantor pusat penerbitan Izin Operasi dan rekomendasi itu
dalam negeri dalam sektor sektor ekonomi Indone- Daerah Keamanan Terbatas (DKT) di Bandar Udara (Pertamina Aviasi) saja yang mengurus. Pengendalian yang dilakukan pemerintah diwujudkan dalam bentuk dokumen Service Level
sia, saya yakin istilah OSS (online Single Submis- wajib mempunyai Izin Operasi. Pertanyaan lain adalah akti�itas yang dilakukan di daerah keaman- Agreement (SLA);
sion) ini sudah tidak asing bagi bapak / ibu seka- Di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Satu Airline ada beberapa kontrak dengan an terbatas (DKT) meliputi orang, peralatan dan 5. Kantor Otoritas dapat melaksanakan Penga-
lian. istilah OSS sudah tidak terdengar asing, : PM 56 Tahun 2015 terdapat Serti�ikat Operasi Perusahaan Jasa Terkait Bandar Udara itu bisa badan usaha atau perusahaan yang berakti�itas wasan dan Pengendalian terhadap Perusahaan
(SO) dan Izin Operasi (IO), sedangkan dengan seandainya populasi pesawat yang datang pada disana, yang diluar itu tidak kita kendalikan. Jadi Jasa Pengurusan Transportasi karena masuk di
terbitnya peraturan Menteri Perhubungan Nomor : waktu tertentu diluar kemampuan Perusahaan pengendalian itu output terakhirnya adalah Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara
PM 90 Tahun 2018 terkait perizinan Terintegrasi, Jasa Terkait Bandar Udara yang pertama di tunjuk serti�ikat, lisensi dan izin operasi. Cara pengenda- Kegiatan ditutup oleh Bapak Sukoco
nomenklatur untuk Serti�ikat Operasi (SO) tidak untuk menghandling airline tersebut sehingga liannya bisa berupa workshop, sosialisasi dll. selaku Kepala Bidang Pelayanan dan Pengopera-
ada dan lebih disederhanakan hanya Izin Operasi bisa sharing. Pemerintah mengeluarkan izin, pemerintah wajib sian Bandar Udara mewakili Kepala Kantor Otori-
(IO) saja yang diperlukan terkait perizinan untuk Diharapkan Standar pelayanan perizinan Bapak sebagai BUBU atau Penyelenggara melakukan pengawasan dan pengendalian. Untuk tas Bandar Udara Wilayah III.
Perusahaan Jasa Terkait Bandar Udara. Jadi untuk berusaha menjadi semakin e�isien, mudah dan Bandar Udara berkontrak dengan Airline, bapak Kantor Otoritas Bandar Udara dapat melakukan
Peraturan yang digunakan terkait perizinan Perusa- terintegrasi. Proses penerbitan izin udah menjadi menyampaikan kapasitas kami seperti ini dan
haan Jasa Terkait Bandar Udara yaitu PM 90 Tahun lebih cepat. Waktu dan Biaya menjadi lebih cepat Airline juga menyampaikan kami menunjuk Perusa-
2018. dan terjangkau koordinasi dan sinkronisasi menja- haan Jasa Terkait Bandar Udara untuk menghan-
Untuk Izin Operasi yang diterbitkan oleh di lebih meningkat. dling kami, sehingga harus disesuaikan dengan
Kantor Otoritas Bandar Udara masih berlaku Hambatan proses perizinan dapat disele kapasitas bapak sebagai BUBU atau Penyelenggara
sampai habis masa berlakunya, dan diharapkan saikan. Kegiatan Sosialisasi ini bertujuan menam- Bandar Udara. Dan kontrak tersebut diwujudkan
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa bah pemahaman serta mengingatkan kembali dalam SLA (Service Level Agreement).
Karena program ini secara resmi telah berlaku Izin Operasi untuk mengajukan permohon- petunjuk teknis untuk pelaksanaan Perizinan SLA (Service Level Agreement) dari BUBU
diluncurkan oleh Bapak Presiden RI pada 9 Juli an Izin Operasi sesuai PM 90 tahun 2018. Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( Sisitem atau Penyelenggara Bandar Udara dulu baru terbit
2018 yang lalu. Perizinan Berusaha Terintegrasi Terkait NIB (Nomor Induk Berusaha) OSS) . Izin Operasi, karena di dalam SLA tercantum terse-
secara Elektronik yang kemudian disebut dengan hanya diterbitkan satu untuk satu perusahaan., di Pemaparan materi oleh Bapak Cecep dianya ruang usaha untuk kegiatan tersebut di
OSS ini mengatur perizinan secara terintegrasi. dalam NIB (Nomor Induk Berusaha) terdapat Kurniawan selaku Kepala Sub Direktorat Sistem Bandar Udara.
Adapun hal-hal yang ingin dicapai dengan penera- beberapa bidang kegiatan yang ditandai dengan Penyelenggaraan dan Pengusahan Bandar Udara Pertanyaan lain
pan perizinan OSS adalah : kode atau nomor KBLI (Klasi�ikasi Baku Lapangan sebagai narasumber Sosialisasi PM 90 Tahun 2018 Terkait NIB (Nomor Induk Berusaha)
Diharapkan Standar pelayanan perizinan berusaha Usaha Indonesia), untuk bergerak di bidang akti�it- dengan moderatr bapak Dodie Oktavianus hanya diterbitkan satu untuk satu perusahaan. di
menjadi semakin e�isien, mudah dan terintegrasi, as kebandarudaraan nomor KBLI nya 52230. Pen- dalam NIB (Nomor Induk Berusaha) terdapat
| Edisi 2019 9
