Page 667 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 37 -

Bagian Kesatu
Inspeksi Kapal Perikanan

Pasal 35
(1) Setiap Orang yang membangun, memodifikasi, atau
mengimpor Kapal Perikanan wajib terlebih dahulu
memperoleh Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan
dari Menteri atau gubernur sesuai dengan
kewenangannya.
(2) Setiap Orang untuk mendapatkan Persetujuan
Pengadaan Kapal Perikanan harus mengajukan
permohonan kepada Menteri atau gubernur sesuai
kewenangannya dengan persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki:
a. sebelum peletakan lunas Kapal Perikanan, untuk
pembangunan;
b. sebelum dilakukan modifikasi, untuk Kapal yang
dimodifikasi;
c. sebelum mengajukan permohonan izin impor ke
kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan, untuk
impor Kapal Perikanan dalam keadaan tidak
baru; atau
d. sebelum dilakukan impor, untuk impor Kapal
baru.
(4) Ketentuan mengenai bentuk dan format Persetujuan
Pengadaan Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 36
(1) Pembangunan Kapal Perikanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dapat dilakukan di
dalam negeri maupun di luar negeri.

DITJEN PSDKP
657