Page 668 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN
P. 668

- 38 -

                     (2)  Modifikasi  Kapal Perikanan  sebagaimana dimaksud
                         dalam  Pasal  35  ayat (1)  hanya  dapat dilakukan di
                         dalam negeri.
                     (3)  Pembangunan  atau modifikasi  Kapal Perikanan  di
                         dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
                         ayat (2)  wajib  menggunakan  produk  dalam negeri
                         sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
                         undangan.
                     (4)  Pembangunan  Kapal  Perikanan  di  luar negeri
                         sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
                         dilakukan jika industri galangan Kapal dalam negeri
                         belum memadai.
                     (5)  Kriteria galangan Kapal dalam  negeri yang belum
                         memadai  sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
                         meliputi:
                         a.    galangan Kapal  dalam negeri tidak mampu
                            memproduksi  sesuai dengan persyaratan teknis
                            yang dibutuhkan; dan/atau
                         b.    kapasitas galangan Kapal dalam negeri tidak
                            dapat memenuhi jumlah, volume, dan/atau
                            jangka  waktu paling lama 2 (dua) tahun
                            pembangunan Kapal.
                     (6)  Pembangunan  Kapal  Perikanan  di  luar  negeri
                         sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan
                         dengan ketentuan:
                        a.  berukuran lebih dari 100 (seratus)  gross tonnage,
                          untuk berbahan material baja atau aluminium; dan
                        b.  berukuran lebih dari 200 (dua ratus) gross tonnage,
                          untuk berbahan material kayu.
                     (7)  Pembangunan  Kapal  Perikanan  di  luar  negeri
                         sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan
                         setelah mendapatkan rekomendasi  dari  kementerian
                         yang menyelenggarakan urusan  pemerintahan di
                         bidang perindustrian paling lambat 5 (lima) hari kerja
                         sejak pengajuan diterima.
                     (8)  Rekomendasi  sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
                         diajukan  oleh  Menteri kepada  kementerian  yang

                              DITJEN PSDKP
                                   658
   663   664   665   666   667   668   669   670   671   672   673