Page 671 - (EBOOK 3_PSDKP) MENGENAL NORMA STANDAR PROSEDUR & KRITERIA DI BIDANG PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN

- 41 -

Pasal 36 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) berlaku secara
mutatis mutandis terhadap pemberian rekomendasi
impor Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(7) Setiap Orang yang mengimpor Kapal Perikanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki
persetujuan impor dari menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perdagangan setelah mendapatkan Persetujuan
Pengadaan Kapal Perikanan dari Menteri.

Pasal 40
(1) Inspeksi Kapal Perikanan dilakukan terhadap
pelaksanaan:
a. pembangunan Kapal Perikanan; atau
b. modifikasi Kapal Perikanan.
(2) Inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan secara berkala sejak Kapal
Perikanan dirancang bangun sampai dengan Kapal
Perikanan selesai dibangun atau dimodifikasi.
(3) Inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikecualikan bagi Kapal Pengangkut Ikan
tujuan luar negeri.
(4) Inspeksi Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang pelayaran.

Pasal 41
Inspeksi Kapal Perikanan pada pembangunan Kapal
Perikanan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
a. inspeksi tahap pertama meliputi:
1. pemeriksaan gambar rancang bangun, berupa
kesesuaian ukuran utama, proyeksi, dan skala
pada gambar yang paling kurang terdiri atas:
a) rencana garis dan tabel offset;
b) rencana umum;
c) konstruksi profil; dan

DITJEN PSDKP
661